Rapor Serapan Anggaran Ditjen Perumahan Tertinggi di Kementerian PUPR

JAKARTA, KOMPAS.com - Realisasi anggaran Direktorat Jenderal (Ditjen) Perumahan mengalami penyerapan tertinggi dibandingkan unit organisasi lain di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebesar 37,36 persen atau senilai Rp 2,78 triliun per 7 Juni 2021.

Untuk diketahui, Ditjen Perumahan Kementerian PUPR mendapatkan pagu Tahun Anggaran (TA) 2021 sebesar Rp 7,44 triliun.

Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid mengatakan hal ini dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI, Selasa (09/06/2021).

"Alhamdulillah, berkat Bapak/Ibu anggota dewan, (perumahan) progresnya paling tinggi 37,36 persen dan masih bertahan hingga minggu ini," jelas Khalawi.

Progres penyerapan anggaran ini lebih tinggi bila dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu sebesar 19,29 persen.

Sama halnya dengan peneyerapan anggaran, progres fisik Ditjen Perumahan Kementerian PUPR pada TA 2021 juga lebih tinggi yaitu 33,94 persen.

Sementara progres fisik Ditjen Perumahan Kementerian PUPR TA 2020 sebesar 18,57 persen.

Baca juga: Dicari, Perusahaan Swasta yang Ingin Salurkan Dana CSR untuk Perumahan

Khalawi menjelaskan, Ditjen Perumahan Kementerian PUPR juga telah mendapatkan anggaran program untuk Kegiatan Padat Karya Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp 600 miliar pada Tahun 2021.

Anggaran ini ditetapkan melalui surat Menteri Keuangan Nomor S-108/MK.2/2021 tanggal 3 Juni 2021 perihal Penetapan Satuan Anggaran Bagian Anggaran 999.08 (SABA -999.08) dari BA-BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA-999.08) ke BA-Kementerian PUPR (BA-033) untuk kegiatan Padat Karya Mendukung PEN TA 2021.

Rinciannya, sebesar Rp 300 miliar diperuntukkan untuk pembangunan rumah swadaya sebanyak 11.600 unit.

Sementara Rp 300 miliar lainnya digunakan untuk pembangunan rumah khusus (rusus) sebanyak 1.457 unit.

Dia mengungkapkan, pembangunan rusus ini untuk para korban bencana alam, Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di daerah perbatasan, terluar, tertinggal, dan terisolasi, serta masyarakat yang direlokasi akibat kebijakan Pemerintah.

"Misalnya, seperti pembebasan kawasan di sempadan atau daerah pantai," tutup dia.