Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Bernardus Djonoputro
Ketua Majelis Kode Etik, Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAP)

Bernardus adalah praktisi pembiayaan infrastruktur dan perencanaan kota. Lulusan ITB jurusan Perencanaan Kota dan Wilayah, dan saat ini menjabat Advisor Senior disalah satu firma konsultan terbesar di dunia. Juga duduk sebagai anggota Advisory Board di Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan, Institut Teknologi Bandung ( SAPPK ITB).

Selain itu juga aktif sebagai Vice President EAROPH (Eastern Region Organization for Planning and Human Settlement) lembaga afiliasi PBB bidang perencanaan dan pemukiman, dan Fellow di Salzburg Global, lembaga think-tank globalisasi berbasis di Salzburg Austria. Bernardus adalah Penasehat Bidang Perdagangan di Kedubes New Zealand Trade & Enterprise.

Istana Negara, Ibu Kota Baru, dan Kegalauan Kolektif Para Perancang

Kompas.com - 30/03/2021, 06:00 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

SEBAGAI salah satu elemen masyarakat, profesi perencana kota yang sangat setuju pemindahan ibu kota negara (IKN), saya tetap bersemangat melihat prospek ke depan.

Mengusung tema Reimagined Indonesia, rencana groundbreaking IKN baru di Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur, dalam waktu dekat kontan membuat kita harus mendalami dan ingin mengerti lebih jauh tentang konsep yang sedang disiapkan.

Saya yakin masyarakat pun merasakan hal yang sama. Bahkan, pandemi Covid-19 yang masih menguasai dunia dan terus berlanjut, menambah skeptis akibat pengalaman infrastruktur kesehatan masyarakat sangat terbatas di kota.

Sejalan dengan usaha untuk melandaikan kurva infeksi pada masa pandemi ini, kita harus segera memikirkan tatanan hidup baru. Dalam ilmu perkotaan, pandemi adalah kejadian luar biasa yang "anti-tesis kota".

Belum terlambat untuk mengubah dan menyesuaikan tata ruang maupun desain bangunan dengan tatanan baru dalam pemikiran anti-tesis kota.

Pusat Pemerintahan atau Economic Superhub?

Pemerintah melalui tim penyiapan IKN di Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengusung konsep Reimagined Indonesia dalam bentuk ekosistem pusat pertumbuhan baru IKN-Samarinda-Balikpapan.

Bagi awam, mudah dibaca bahwa konsep ini diharapkan dapat mendorong segitiga metropolitan baru yang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi provinsi dan nasional.

Gagasan ekonominya adalah untuk meningkatkan nilai tambah, produktivitas, keberagaman ekonomi dan ketahanan ekonomi.

Dalam rencana tersebut, diharapkam pada tahun 2045 Produk Domestik Bruto (PDB) Kalimantan Timur akan menjadi enam kali saat ini, dengan Compounded Annual Growth Rate (ACGR) dua kali lipat pertumbuhan dari dua persen, serta PDB per kapita naik 1.6 kali.

Pertanyaannya adalah, fungsi mana yang akan dominan di IKN, pusat pemerintahan atau pusat pertumbuhan. Kelihatannya ingin keduanya sekaligus?

Dalam rancangan pemerintah, IKN akan berpenduduk 2 juta dan 7 juta metropolitan segitiganya.

IKN akan mengambil peran dalam integrasi ekonomi dan peran Indonesia dalam rantai pasok internasional, sebagai penggerak ekonomi baru dengan PDB 180 miliar dollar AS.

IKN direncanakan untuk menjadi economic superhub dengan enam klaster ekonomi utama dan dua klaster ekonomi pendukung.

Ada 8 Key Performance Indicator (KPI) yang dirancang yang menjadi tema utama rencana IKN, termasuk penjabaran nilai inklusif, rendah karbon, tangguh dan sirkuler serta menjamin ekonomi bagi semua.

Demikian halnya dengan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) yang didukung kawasan inovasi bisnis dan teknologi.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com