Kompas.com - 12/03/2021, 21:24 WIB
Kapolda Sumut, Irjen Pol Martuani Sormin dan Wakapolda Sumut Brigjen Pol Dadang Hartanto menunjukkan belasan sertifikat tanah seluas 13 hektare milik tersangka bandar sabu-sabu Labuhanbatu, Man Batak. Tersangka dijerat dengan UU tentang Narkotika dan UU TPPU, air softgun dan uang ratusan juta di dalam rekeningnya. KOMPAS.COM/DEWANTOROKapolda Sumut, Irjen Pol Martuani Sormin dan Wakapolda Sumut Brigjen Pol Dadang Hartanto menunjukkan belasan sertifikat tanah seluas 13 hektare milik tersangka bandar sabu-sabu Labuhanbatu, Man Batak. Tersangka dijerat dengan UU tentang Narkotika dan UU TPPU, air softgun dan uang ratusan juta di dalam rekeningnya.

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Kanit 5 Dittipidum 2 Bareskrim Polri AKBP Kristinatara Wahyuningrum mengingatkan pentingnya dokumentasi dalam setiap transaksi jual beli tanah.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurutnya dokumentasi jual beli tanah dapat meminimalisasi dan mencegah praktik mafia tanah di Indonesia.

"Jadi lakukan dokumentasi. Pada saat ketemu ingin melakukan transaksi itu sudah harus didokumentasikan," kata Kristina dalam diskusi virtual, Jumat (12/03/2021).

Kristina menjelaskan, bukti dokumentasi baik berupa foto ataupun video harus diambil secara detail dan jelas.

Baca juga: Modus Mafia Tanah Hanya Satu: Uang!

Bukti inilah yang akan membantu penegak hukum seperti aparat kepolisian untuk mengetahui siapa sebenarnya pemilik asli suatu bidang tanah, terutama yang menjadi objek sengketa.

"Upayakan fotonya jelas sehingga kami bisa memindai wajah pemilik asli dan kami bisa cocokkan dengan data yang ada di Dukcapil," kata dia.

Selama ini foto-foto pemilik tanah dalam dokumen pertanahan, kurang mendukung sehingga kepolisian kesulitan ketika masuk ke identifikasi dan penyidikan.

Inilah celah yang kerap dimanfaatkan mafia tanah dengan menyewa orang untuk menjadi figur yang bertindak sebagai pemilik asli suatu tanah.

Mereka kemudian mengurus status tanah tersebut dengan mendatangi kantor-kantor pertanahan (kantah). Termasuk menyelesaikan permasalahan tanah di kantor kepolisian.

"Selama ini kami kesulitan, figur orang yang tercantum dalam KTP dengan orang yang hadir menghadap itu berbeda," ungkap Kristina.

Baca juga: Oknum BPN Disebut Ikut Bermain dan Suburkan Praktik Mafia Tanah

Dia juga mengingatkan masyarakat yang ingin melakukan transaksi jual beli atau mengagunkan tanah arus melakukan pengecekan terkait kelengkapan bukti fisik kepemilikan tanah.

Caranya dengan menanyakan secara detail ke Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), kelurahan, bahkan ke kantah setempat.

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.