Bom Waktu Sengkarut Perumahan dan Tawaran Solusi Propertinomic

Terlebih pada tahun 2035, hampir 66 persen penduduk indonesia atau sekitar 304 juta jiwa akan tinggal di perkotaan.

Situasi itu butuh penanganan yang tepat, sehingga jumlah penduduk yang tidak memiliki rumah tidak terus membengkak.

Ketua Umum DPP REI Joko Suranto mengatakan, saat ini jumlah penduduk Indonesia yang tidak punya rumah sudah sekitar 20 persen dan berpotensi terus bertambah.

"Karena itu, REI menyarankan agar sektor perumahan ini betul-betul diurus, bahkan dijadikan sebagai program strategis pemerintah,” ujar Joko, Selasa (6/2/2024).

Menurutnya, sektor perumahan dapat menghasilkan dampak besar seperti menyerap tenaga kerja karena bersifat padat karya, mengungkit pertumbuhan ekonomi nasional, meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), serta bisa membantu menekan angka stunting di Indonesia.

Ketika para calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) kontestan Pemilu 2024 bicara tentang upaya mencapai kesejahteraan rakyat, maka seharusnya salah satu yang dibahas adalah mengenai upaya-upaya untuk memenuhi hunian yang layak. Karena tempat tinggal yang layak adalah salah satu indikator kesejahteraan rakyat.

Joko menambahkan, pengentasan backlog rumah nasional tidak bisa diselesaikan dengan cara-cara biasa yang sudah terbukti tidak efektif. Sebab, setiap tahun terjadi penambahan kebutuhan backlog mencapai 800.000 unit rumah.

Sementara saat ini kemampuan pengembang membangun hanya sekitar 450.000 hingga 500.000 unit rumah per tahun dengan rincian 250.000 rumah bersubsidi dan 200.000 rumah komersial (non-subsidi).

Artinya, cara-cara yang biasa dilakukan selama ini ternyata tidak akan mampu untuk mengatasi backlog yang angkanya sudah 12,7 juta unit.

"Bahkan untuk memenuhi akumulasi penambahan kebutuhan rumah setiap tahun sebanyak 800.000 unit saja belum dapat teratasi,” jelas CEO Buana Kassiti Group itu.

Oleh karena itu, REI berkomitmen kuat untuk selalu mendukung program perumahan yang dijalankan pemerintah saat ini dan pemerintah mendatang karena searah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat lewat pembangunan rumah berkualitas yang layak huni.

Perjuangkan Propertinomic

REI secara proaktif terus menggaungkan pentingnya sektor perumahan ini dikelola secara baik kepada seluruh capres-cawapres kontestan Pemilu 2024.

Hal itu dilakukan melalui ruang diskusi maupun lewat media massa. REI bahkan memiliki acara khusus di salah satu televisi nasional yang membahas tentang Propertinomic.

“Harus diingat bahwa penyediaan tempat tinggal layak adalah perintah konstitusi yang harus kita taati dan capai,” tegas Joko.

Dia menuturkan, propertinomic merupakan paradigma baru yang merujuk kepada posisi strategis sektor properti sebagai kekuatan utama dalam membangkitkan perekonomian negara.

Propertinomic mengubah cara melihat sektor properti dari hanya sebuah indikator dalam pertumbuhan ekonomi menjadi faktor pengungkit.

Ada empat fokus utama propertinomic yang harus disentuh oleh pemerintahan mendatang. Pertama, penguatan institusi atau kelembagaan, yakni perlunya satu kementerian khusus yang mengurusi perumahan dan perkotaan sebagai integrator kebijakan yang fokus.

Selama ini, sektor properti diurusi oleh enam kementerian/lembaga berbeda yang memiliki agenda masing-masing.

Kedua adalah fokus kebijakan. Kalau ada kementerian khusus, maka berarti ada prioritas dan keberpihakan, sehingga hambatan koordinasi lintas kementerian/lembaga yang selama ini sering terjadi dapat lebih cepat dikonsolidasikan.

Ketiga, memaksimalkan anggaran perumahan. Seperti diketahui, alokasi anggaran untuk sektor perumahan masih sangat kecil, yaitu 0,4 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Posisi itu menunjukkan sektor perumahan belum menjadi prioritas di negara berpenduduk terbesar keempat di dunia ini.

Ditegaskan Joko, anggaran perumahan sebenarnya tidak an sich bersumber dari APBN, tetapi pemerintah dapat mencari dana-dana pendampingan yang jumlahnya cukup besar.

“Sebenarnya subsidi perumahan itu dananya tidak hilang, karena anggaran subsidi berubah menjadi barang (rumah) yang punya nilai (value). Tentu ada dampak ekonomi yang ditimbulkan, dan dananya akan kembali sebagai dana bergulir,” paparnya.

Keempat dengan mendorong sektor perumahan menjadi program strategis nasional (PSN). Dengan menjadikan sektor perumahan sebagai PSN, maka sektor ini akan mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

"Hal itu akan mempercepat penyediaan perumahan nasional," tuntasnya.