Muhaimin Sebut Program Food Estate Picu Konflik Agraria di Indonesia

Hal tersebut ia sampaikan saat memaparkan visi dan misi dalam Debat Cawapres, Minggu (21/1/2024) di Jakarta Convention Centre (JCC), Senayan, Jakarta.

Tak hanya konflik agraria, menurut Muhaimin, sejumlah masalah juga muncul akibat program food estate.

“Kita sangat prihatin dengan upaya pengadaan pangan nasional dilakukan melalui food estate. Food estate terbukti mengabaikan petani kita meninggalkan masyarakat adat kita menghasilkan konflik agraria bahkan merusak lingkungan kita,” ungkap Muhaimin.

Karena dampak buruk yang muncul, Ketua Umum PKB ini bahkan berpendapat program FooD Estate harus segera dihentikan.

Padahal menurutnya, ada seseorang yang memiliki banyak tanah bahkan jumlahnya hingga 500.000 hektar.

“Hasil sensus pertanian BPS menunjukan 10 tahun terkahir, jumlah rumah tangga petani gurem hampir 3 juta. Ini artinya 16 juta rumah tangga petani hanya memiliki tanah setengah hektar. Sementara ada seseorang yang punya tanah 500 ribu hektar karenakekuatan yang diberikan negara kepadanya,” tambah Muhaimin.

Seperti diketahui, program food estate merupakan program pemerintah yang memiliki konsep pengembangan pangan yang dilakukan secara terintegrasi mencakup pertanian, perkebunan, bahkan peternakan di suatu kawasan.

Program kebijakan ini masuk dalam salah satu Program Strategis Nasional (PSN) dalam periode 2020-2024.

Pengembangan kawasan food estate ditujukan sebagai perluasan lahan untuk meningkatkan cadangan pangan nasional.

Saat ini program food estate telah dikembangkan di beberapa daerah seperti Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Nusa Tenggara Timur.