Hilangkan Stigma Kota Sejuta Angkot, Bogor Butuh Pembiayaan Kreatif

Bahkan karena jumlah angkotnya yang melimpah, Kota Bogor juga mendapat julukan sebagai Kota Sejuta Angkot.

"Target kita maksimalkan sampai bulan Desember 2024. Jadi di Desember nanti tidak ada lagi angkot, bersih dari angkot," kata Wali Kota Bogor, Bima Arya di Rumah Dinas Wali Kota Bogor, Selasa (17/4/2023), seperti dikutip dari Tribun News Bogor, Minggu (30/7/2023).

Juga dikabarkan bahwa angkot Bogor akan dikonversikan ke bus atau Trans-Pakuan, demi membuat mobilitas masyarakat semakin nyaman.

"Apakah ini berjalan atau tidak, ini tergantung siapa yang menggantikan saya, kalau yang menggantikan saya ini adalah Pak Wakil saya kira ini akan berjalan. Tapi ini kita upayakan agar ini berjalan secara smooth, dibicarakan, didialogkan, oleh seluruh stakeholder," imbuh Bima Arya.

Penataan transportasi umum kota tersebut tentu membutuhkan rencana matang hingga pendanaan mencukupi karena banyak armada bus dan halte baru yang harus diadakan.

Sementara berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Bogor Nomor 15 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023, diketahui bahwa Kota Bogor mendapatkan APBD TA 2023 sebesar Rp 3,1 triliun.

Lantas, bisakah rencana ini terlaksana mengingat adanya keterbatasan biaya?

Terkait hal ini, Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Wakil Ketua Pemberdayaan dan Penguatan Wilayah MTI Pusat, Djoko Setijowarno mengatakan, rencana ini sangat mungkin terlaksana, dengan skema pembiayaan kreatif dan keterlibatan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat.

"Semuanya (anggaran daerah) terbatas, tinggal mau enggak membagi-bagi untuk kepentingan umum, untuk rakyat," jelas Djoko saat dihubungi Kompas.com.

Dana tersebut bisa diambil dari anggaran parkir, pajak kendaraan, corporate social responsibility (CSR), hingga Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Selain itu, inovasi pembiayaan juga bisa didapatkan melalui iklan yang dipasang di bus atau halte.

"Bisa bus-bus itu pasang iklan, dapat iklan. Halte-halte dikasih iklan, dapat iklan, bisa," imbuh Djoko.

Tak hanya itu, menurutnya  Pemerintah juga bisa menambah koridor Trans Pakuan agar bisa melayani penumpang hingga Kabupaten Bogor.

Oleh karena itu, dibutuhkan kolaborasi dengan Pemprov Jawa Barat untuk ikut menangani masalah ini.

"Kalau aglomerasi, tentunya ini Pemprov Jawa Barat juga ikut. Jawa Tengah punya Trans Jateng, Jawa Timur punya Trans Jatim. Ini kan barang sudah ada, masuklah ke sana, APBD Pemprov," papar Djoko.

Langkah ini juga bisa diiringi dengan mengubah angkot Bogor menjadi angkutan pengumpan atau feeder karena tidak semua kawasan bisa dilewati bus.

Sejalan dengan rencana ini, para supir angkot Bogor bisa dididik untuk naik kelas menjadi supir Trans Pakuan dan angkutan feeder.

Salah satu yang menjadi permasalahan tersendiri adalah, angkot Bogor didominasi oleh kepemilikan perorangan dan tidak berbadan hukum.

"Solo bisa itu, Solo satu-satunya di Indonesia yang enggak ada lagi angkot yang pribadi, semuanya badan hukum. Semuanya (semua kota) bisa, pasti enggak bisa kalau enggak mau," tutup Djoko.