Ciputra Tunggu Status Tanah IKN, Baru Bergerak!

Menurut Budiarsa, status lahan adalah salah satu pekerjaan rumah yang harus diselesaikan Pemerintah jika ingin pembangunan di IKN mengalami percepatan.

"Memang ada hal-hal yang perlu difinalkan pemerintah khususnya tentang status tanah, yang rencananya akhir Juli akan ada konsep yang akan dianut di IKN," ujar Budiarsa menjawab Kompas.com, saat Paparan Publik, di Jakarta, Selasa (27/6/2023).

Jika status tanah jelas, lanjut Budiarsa, akan mendorong investor swasta bergerak cepat menindaklanjuti komitmen yang sudah tertuang dalam letter of intent (LoI), menjadi definitive agreement atau perjanjian yang mengikat secara hukum, ditandatangani bersama dan disampaikan oleh perwakilan resmi dari para pihak yang terlibat.

"Nah, sekarang belum ada definitive agreement. Selain itu, masih ada hal-hal yang ditunggu investor, termasuk tentang skema kerjasamanya. Kalau itu sudah selesai, kami bergerak, dan perkembangan IKN akan jauh lebih cepat," cetus Budiarsa.

Kendati demikian, menurut Budiarsa, potensi IKN sangat menarik. Terlebih telah ada Peraturan Pemerintah (PP) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal Bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara.

"IKN terus terang sangat menarik," imbuh Budiarsa.

Untuk diketahui, Ciputra Group merupakan satu dari lebih 220 investor yang telah menyatakan minat dalam bentuk LoI.

Sementara lebih dari 30 investor lainnya adalah non-disclosure agreement (NDA), seperti PT Pakuwon Jati Tbk.

Sebagaimana dikatakan Presiden Direktur PT Pakuwon Jati Tbk Alexander Stefanus Ridwan, bahwa Perseroan masih NDA. Termasuk zona area pengembangan, nilai investasi, dan skema kerjasama.

"IKN enggak ada hambatan, yang pasti itu saja. Paparan IKN kemarin itu, kita selalu keluar dari itu. Daerahnya enggak boleh keluar," ungkap Stefanus. 

Senada dengan Budiarsa, Stefanus memandang IKN dalam jangka panjang merupakan investasi yang bagus. Selain itu, sebagai salah satu perusahaan pemimpin di sektor properti, Perseroan harus membantu Pemerintah.

"Kami bukan hanya melihat keuntungannya saja. Kami sebagai salah satu dari beberapa perusahaan real estat yang menjadi leader enggak bisa enggak bantu. Kami harus bantu. Pemerintah juga penting kan. Mungkin awal-awal enggak kenceng. Tapi dalam jangka panjang, bagus," tutur Stefanus.

Pakuwon Jati sendiri berencana membangun apa yang selama ini menjadi spesialisasinya yakni properti komersial berupa pusat perbelanjaan dalam konsep pengembangan mixed use development.

Tiga investor hunian ASN

Di luar Ciputra dan Pakuwon Jati, terdapat tiga investor lainnya yang berminat membangun properti, khususnya hunian untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Hankam di IKN.

Ketiga investor itu ialah PT Summarecon Agung Tbk, PT Risjadson Brunsfield Nusantara-CCFG Corp (Konsorsium Nusantara), dan Korea Land and Housing Corporation (KLHC).

Tiga perusahan tersebut sudah mendapatkan Surat Izin Prakarsa Proyek (SIPP) atau Letter to Proceed (LTP) dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.

Setelah mendapatkan SIPP, para investor akan melakukan studi kelayakan atau feasibility study yang komprehensif dengan mencakup konsep desain, ruang lingkup proyek, dan rekomendasi teknologi yang mengoptimalkan project lifecycle cost.

Ketiga investor tersebut ditargetkan dapat menuntaskan pekerjaannya pada tahun 2024, sehingga hunian dapat mulai beroperasi pada Agustus-Desember 2024.

Diperkirakan, hunian ASN dan Hankam yang akan dibangun sebanyak 184 tower dan dapat menampung sekitar 14.500 orang.

Lokasinya berada di beberapa area, yaitu Pusat Pelayanan WP1A-1, Pemerintahan Timur WP1A-1, Hunian TNI WP1A-1, dan WP1B Tahap 1.

Sementara total nilai investasi dari ketiga investor ini sebesar Rp 41 triliun dengan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Dengan rincian PT Summarecon Agung Tbk sebesar Rp 1,67 triliun, Konsorsium Nusantara sebesar Rp 30,8 triliun, dan KLHC sebesar Rp 8,65 triliun.

Direktur Utama PT Summarecon Agung Tbk Adrianto P Adhi mengatakan, Perseroan saat ini  memang masih fokus pada persiapan kajian kelayakan untuk proyek hunian ASN dimaksud.

Kajian kelayakan yang dilakukan menyangkut aspek-aspek baik yang bersifat strategis, maupun teknis seperti konsep pembangunan, desain hunian, berikut kelengkapan fasilitasnya, untuk pengembangan IKN yang lebih bagus.

"Kami mengapresiasi Pemerintah dalam membangun IKN. Ini adalah sebuah strategi pemerataan pembangunan. Seperti diketahui, perekonomian selama ini terpusat di Pulau Jawa dengan konsentrasi Jadebotabek, dengan adanya IKN baru ini merupakan rencana yang dahsyat agar perekonomian juga merata," tutur Adrianto.

Komitmen PT Summarecon Agung Tbk dalam pembangunan hunian untuk ASN di IKN ini dilakukan melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) yang dinilai cukup aman dan jelas.

"Kami yang membiayai dan membangun, untuk selajutnya pemerintah membayar atau payment availability yang jelas untuk jangka waktu sepuluh tahun konsesi," imbuh Adrianto.

Skema KPBU ini juga dianggap memudahkan karena pengembang tidak perlu direpotkan dengan segala hal teknis termasuk urusan pengadaan tanah. "Kita tinggal bangun, Pemerintah mencicil 10 tahun. Ini win-win," cetus Adrianto.

Investor hotel

Tak hanya investor hunian, IKN pun diminati pengembang dengan minat membangun properti komersial perhotelan.

Satu di antaranya adalah PT Sirius Surya Sentosa (Vasanta Group) yang berencana membangun hotel dengan klasifikasi bintang empat, dan terletak tidak jauh dari Istana Negara.

Pembangunan hotel ini merupakan hasil kerjasama antara Vasanta Group dengan PT Bina Karya (Persero) sebagai Badan Usaha Otorita (BUO), yang ditandatangani di Saumata 1 Office, Alam Sutera, Tangerang, Rabu (21/06/2023).

Direktur Eksekutif Vasanta Group Erick Wihardja melihat IKN sebagai a big milestone bagi Indonesia.

"Salah satu momen perubahan yang sangat besar bagi negara, jadi kami ingin ikut andil dalam sejarah itu,” ujar Erick.

Setelah kesepakatan ini dilakukan, Erick berharap proses pembangunan dapat segera dilaksanakan sehingga Vasanta Group dapat berpartisipasi pada pembukaan IKN.

Perjanjian kerjasama ini dilakukan sebagai kesepakatan bersama di bawah perikatan sebelum persetujuan lokasi dikeluarkan oleh Kepala Otorita IKN kepada Vasanta Group untuk kemudian memulai pembangunan.

Menyusul Vasanta adalah PT ARCS House Wisata Indonesia (Jambuluwuk) yang juga akan membangun hotel. Bedanya, Jambuluwuk mengembangkan hotel berkonsep resor dengan estetika tradisional.

Menurut Direktur Utama PT ARCS House Wisata Indonesia Wiraseno ikut berpartisipasi dalam pembangunan hotel di IKN adalah langkah penting perusahaan.

"Ini juga sesuai dengan visi misi kami, yaitu memperkuat industri pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia,” ujar  Wiraseno dalam acara Penandatanganan Kesepakatan Kerja Sama Pembangunan Hotel dan Resort, di Jambuluwuk Thamrin Hotel, Jakarta Pusat, Senin (26/06/2023).