Basuki Minta Bantuan Masyarakat agar Akses Sanitasi Layak Tercipta

Akan tetapi, juga dipengaruhi oleh beberapa aspek lain, salah satunya peningkatan keterlibatan masyarakat.

Pernyataan Basuki tersebut seperti dikutip Kompas.com dari laman Kementerian PUPR, Senin (12/9/2022).

"Dukungan, komitmen, kolaborasi, dan sinergi dari seluruh stakeholders, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, swasta dan berbagai lapisan masyarakat sesuai dengan peran dan kewenangan masing-masing diperlukan untuk mewujudkan penyediaan akses sanitasi untuk semua," katanya.

Untuk meningkatkan pemanfaatan infrastruktur yang telah dibangun, Kementerian PUPR berfokus pada pendekatan Optimalisasi, Pemeliharan, Operasi, dan Rehabilitasi (OPOR), serta memfasilitasi bantuan Hibah Air Limbah setempat.

Saat ini, Indonesia berkomitmen untuk mendorong terwujudnya pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDGs).

Cara tersebut diwujudkan melalui akses air minum maupun sanitasi yang aman dan berkelanjutan.

Dalam target tersebut mengamanatkan terwujudnya 90 persen akses sanitasi layak, termasuk di dalamnya 15 persen rumah tangga memiliki akses sanitasi aman, serta penurunan angka BABS hingga 0 persen pada akhir tahun 2024.

Dalam upaya mencapai target RPJMN tersebut, Kementerian PUPR berkomitmen untuk terus melakukan pembangunan infrastruktur sanitasi dalam rangka pemenuhan akses pelayanan air limbah domestik bagi 1,6 Juta Kepala Keluarga (KK) pada tahun 2024.

"Pemenuhan akses pelayanan air limbah domestik ini berkontribusi sebesar 0,39 persen untuk target akses sanitasi layak dan 2,6 persen untuk target akses sanitasi aman," pungkas Basuki.