Dibangun 2024, Istana Wapres di IKN Bakal Jadi Prioritas Lelang

Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Diana Kusumastuti mengatakan, prioritas ini diberikan agar Istana Wapres dapat terbangun pada tahun 2024 mendatang.

“Untuk yang sayembara ini yang akan kita prioritaskan adalah Istana Wapres terlebih dahulu,” ujar Diana dalam konferensi pers usai acara penyerahan hadiah kepada para pemenang sayembara di Gedung Auditorium Kementerian PUPR, Jakarta (18/7/2022).

Setelahnya adalah Kompleks Peribadatan. Sementara yang terakhir adalah Kompleks Perkantoran Legislatif maupun Yudikatif yang akan dilelangkan bersamaan.

Apabila pemenang telah selesai ditetapkan, maka Kementerian PUPR akan menyusun basic design (desain awal) yang membutuhkan waktu sekitar 1 bulan-2 bulan.

Sebagai contoh pemenang Istana Wapres yang memiliki dua pemenang untuk juara dua yakni Huma Betang Umai dan Istana Kerakyatan.

Maka, akan digabungkan atau dikolaborasikan unsur-unsur mana yang akan digunakan dari dua karya tersebut.

Lalu, kata Diana, Kementerian PUPR akan menghitung berapa kebutuhan dari pembangunan Istana Wapres melalui perencanaan teknis.

Oleh karena itu, proses penyusuan dari desain awal diperlukan agar bisa diperkirakan sebanyak apa jumlah dana yang dibutuhkan dalam membangun Istana Wapres.

“Mudah-mudahan itu Istana (Wapres), (kompleks) Peribadatan itu selesai (dibangun) tahun 2024 ini,” ujarnya.

Sebelumnya, sayembara Konsep Perancangan Kawasan dan Bangunan Gedung di IKN mulai dibuka pada 28 Maret 2022 lalu.

Kemudian proses penjurian Tahap 1 berlangsung pada 6 Juni 2022-10 Juni 2022 untuk menentukan tiga desain terbaik.

Berlanjut pemeringkatan tiga karya terbaik pada 20 Juni 2022-22 Juni 2022. Setelah itu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono bersama dewan juri menetapkan karya pemenangnya.

Desain yang terpilih telah memenuhi kriteria konsep perancangan kawasan dan bangunan di IKN.

Ini di antaranya memenuhi key performance indicator (KPI) terkait bangunan gedung yang telah ditetapkan dalam Dokumen Urban Design Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.

Lalu, desain mencerminkan identitas bangsa dalam interior maupun eksterior bangunan, memperhatikan peraturan dan ketentuan berlaku tentang Bangunan Gedung Negara (BGN).

Serta, menerapkan prinsip green building (bangunan hijau), dan kemudahan bangunan gedung.