Tingkatkan Akses Sanitasi dan Air Bersih, Basuki Serukan Hal Ini

Sebab, adanya program sanitasi dan air bersih dapat memperkecil angka stunting (gagal tumbuh kembang pada balita) dan kemiskinan ekstrem di Indonesia.

"Jadi ketersediaan air bersih dan sanitasi yang baik merupakan basic untuk kesehatan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi," ujar Basuki dalam keterangan pers.

Menurut dia, untuk dapat menyedikan air bersih dan sanitasi layak diperlukan kolaborasi antar sektor. Baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak swasta.

"Saya ingin mengajak Kemendikbud dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk meningkatkan inovasi sistem air minum dan sanitasi agar lebih efisien," katanya.

"Saya juga ingin mengajak Kemendes termasuk pemerintah desa untuk berkolaborasi dalam pemeliharaan dan operasi hibah infrastruktur yang telah dibangun Kementerian PUPR," imbuhnya.

Sementara komitmen Kementerian PUPR untuk menyediakan sanitasi layak dan air minum aman diwujudkan melalui pembangunan 61 bendungan, perbaikan kualitas danau-danau alami, serta pembangunan intake di sungai.

Namun untuk mewujudkan akses air minum aman dan sanitasi layak sesuai Sustainable Development Goals (SDGs) tujuan nomor 6, pembiayaannya tidak bisa hanya mengandalkan APBN.

Sehingga, Basuki mengajak seluruh pihak swasta untuk berkolaborasi dalam pembiayaan non-APBN.

Seperti yang sudah dilakukan pada preservasi jalan, pembangunan jalan tol, serta penyediaan air minum melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

"Saya ingin sanitasi juga bisa dilakukan dengan KPBU, kalau hanya mengandalkan APBN capaiannya akan lebih lambat dibanding dibantu dengan pembiayaan lain," tutup Menteri PUPR.