Sofyan Djalil Ungkap Perbedaan Reforma Agraria Dulu dan Sekarang

Dulu, semua hal terkait pertanahan diatur oleh Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

UUPA ini menurut Sofyan memiliki makna filosofis yang bagus dan sangat masterpiece pada zamannya.

"Adanya UUPA kala itu didorong dengan latar belakang mayoritas mata pencaharian masyarakat yaitu dalam bidang agraris," kata Sofyan dalam keterangannya, Jumat (21/01/2022).

Jadi, dia menegaskan, reforma agraria saat ini tentu saja sangat berbeda dengan reforma agraria pada tahun 1960-an.

Saat itu masih dalam masa transisi pemilikan hak-hak barat, eigendom atau produk hukum kepemilikan tanah era Hindia Belanda yang masih mendominasi.

"Sedangkan saat itu banyak tuan-tuan tanah yang mendominasi namun di sisi lain banyak petani kita yang landless atau tak memiki tanah,” ucapnya. 

Oleh karena itu, dia dan jajarannya terus berupaya menciptakan ekonomi yang berkeadilan dalam bidang pertanahan melalui reforma agraria.

Kendati demikian, Sofyan mengakui, ketimpangan penguasaan tanah masih ada. Maka dari itu berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo, Kementerian ATR/BPN terus mempercepat jalannya reforma agraria dalam hal legalisasi aset dan redistribusi tanah.

Dalam hal legalisasi aset, terdapat program pendaftaran tanah yang bernama Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau yang lebih dikenal dengan PTSL.

Seluruh tanah di Indonesia, di luar kawasan hutan akan didaftarkan dan disertifikatkan.

PTSL mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi memberikan kepastian hukum dan fungsi memberikan akses masyarakat kepada lembaga keuangan formal atau inklusi keuangan.

Sofyan menuturkan banyaknya konflik pertanahan yang terjadi karena dahulu, banyak sekali tanah yang tidak terdaftar dan tidak tersertifikatkan dengan baik.

“Dahulu banyak tanah yang belum tersertifikasi. Ketika pemilik sudah meninggal, sedangkan anaknya tidak mengurus aset tanahnya. Jika ada pihak lain melakukan klaim, tentunya ini menimbulkan konflik. Kita harapkan dengan adanya PTSL dapat mengurangi terjadinya konflik pertanahan,” tuntas dia.