10 Tower Rusun Dibangun untuk Pekerja Kawasan Industri Terpadu Batang

Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid mengemukakan hal ini dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI, Rabu (09/06/2021).

"Tahun ini sudah dilelang kurang lebih 10 tower dengan skema multi-years contract (MYC) atau kontrak tahun jamak dan dilanjutkan tahun 2022," ucap dia.

Tak hanya di Batang, Ditjen Perumahan Kementerian PUPR pun juga berencana membangun rusun di KIT Subang.

Namun pembangunan rusun di KIT Batang belum bisa dimulai karena terkendala penyediaan lahan.

Oleh karena itu, Khalawi meminta agar para dewan di Komisi V yang daerah pilihannya (dapil) di Subang bisa mengecek ketersediaan lahan untuk pembangunan rusun disana.

Adapun total pembangunan 10 tower rusun di KIT Batang sebesar Rp 416,55 miliar.

Alokasi anggaran tersebut terdiri dari Rp 249,93 miliar dari Pagu Daftar Isian Paket Anggaran (DIPA) Tahun 2021 dan Rp 166,61 miliar dari Pagu Indikatif TA 2022.

Untuk KIT Batang sendiri, pembangunan di kawasan tersebut masih terus berlangsung hingga saat ini.

Proyek ini merupakan salah satu upaya Pemerintah dalam mewujudkan pemulihan ekonomi nasional (PEN) akibat Pandemi Covid-19.

Selain itu, juga sebagai pengembangan kawasan ekonomi baru di Jawa Tengah umumnya dan Batang, khususnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pengembangan KIT Batang secara keseluruhan seluas 4.300 hektar.

Seluas 450 hektar di antaranya hampir tuntas dan siap digunakan untuk investasi berkaitan dengan teknologi.

Untuk mengembangkan kawasan ini, Kementerian PUPR secara terpadu telah memulai pembangunan infrastruktur dasar.

Misalnya, konektivitas, air baku dan air minum, pengelolaan sampah dan sanitasi serta penyediaan perumahan melalui sebuah rencana induk pembangunan infrastruktur.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono pun mengatakan, proses pembangunan infrastruktur KIT Batang diharapkan semaksimal mungkin memanfaatkan tenaga kerja lokal dan produk dalam negeri.

"Pembangunan infrastruktur yang menggunakan dana APBN harus menggunakan produk dalam negeri, atau kalaupun produk dari luar, harus punya pabrik di sini,” tutur Basuki.