Diwacanakan Sejak 2005 dan Gusur Rumah Real Estat, Tol Cijago Tak Kunjung Tuntas

Bahkan, dari seluruh ruas Jaringan Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) II yang dijadwalkan tuntas konstruksi pada Tahun 2021, hanya Tol Cijago yang dipastikan belum rampung.

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Danang Parikesit mengungkapkan itu usai peresmian Jalan Layang Sheikh Mohamed Bin Zayed (MBZ), Senin (12/04/2021).

"Akhir tahun ini, Insya Allah yang JORR II itu tuntas semuanya, kecuali satu (ruas) Cijago," tutur Danang.

Danang mengungkapkan, Tol Cijago masih terganjal pembebasan lahan pada Seksi III Kukusan-Cinere hingga saat ini.

Secara keseluruhan, progres pembebasan lahan Tol Cijago sudah mencapai 60 persen dan masih tersisa 40 persen.

Dia berharap, proses pembebasan lahan Tol Cijago bisa segera tuntas dan beroperasional Kuartal I Tahun 2022 mendatang.

Sejak 2005

Catatan Harian Kompas edisi 2 Februari 2005 menyebutkan, Tol Cijago awalnya direncanakan bernama Tol Jagorawi-Cinere-Depok sepanjang 14 kilometer.

Sejatinya, pembangunan jalan bebas hambatan tersebut akan dimulai pada Tahun 2005.

Selain Tol Jagorawi-Cinere-Depok, ada lima jalan tol yang bakal dibangun pada saat itu yakni, Tol Depok-Antasari (Desari) sepanjang 17 kilometer, Tol Cikarang-Tanjung Priok membentang 45 kilometer, dan Tol Makassar Seksi IV sepanjang 11 kilometer.

Kemudian, Tol Cileunyi-Sumedang-Dawudan (Cisumdawu) sepanjang 52 kilometer, serta Tol Medan-Binjai sepanjang 20,5 kilometer.

Satu bulan setelahnya atau Maret 2005, Tol Cijago masuk dalam salah satu daftar proyek enam jalan tol prioritas kedua dan ketiga untuk ditawarkan kepada investor bersamaan dengan kelima proyek lainnya.

Hasilnya, sebanyak 165 perusahaan nasional dan asing menyatakan minat.

Dari jumlah perusahaan tersebut kemudian meleburkan diri dengan membentuk 36 konsorsium.

Sebanyak 19 konsorsium di antaranya berasal dari mancanegara seperti Malaysia, China, Korea Selatan, dan India.

Masuk ke seleksi prakualifikasi, Pemerintah memberikan penilaian kepada investor dengan beberapa persyaratan ketat.

Misalnya, kemampuan keuangan, pengalaman investasi di bidang jalan tol, kinerja perusahaan, modal dasar, serta kondisi keuangan.

Kepala Sub Jalan Tol Direktorat Jenderal (Ditjen) Prasarana Wilayah Departemen Pekerjaan Umum Nurdin Manurung mengatakan, tahapan itu dilakukan secara selektif karena Pemerintah tidak ingin terjadi kegagalan investasi seperti beberapa tahun sebelumnya.

"Bahkan, dalam lelang nanti yang diprioritaskan adalah investor dengan penawaran tarif awal jalan tol termurah. Pilihan ini semata-mata untuk meringankan konsumen," tutur Nurdin kala itu.

Soal realisasi konstruksi, Nurdin memperkirakan kegiatan itu baru akan dilakukan pada awal Tahun 2007.

Alasannya, Penandatanganan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) baru bisa dilakukan pada November 2005 dan mulai awal Tahun 2006 dilakukan pembebasan lahan.

Hingga akhirnya, 22 September 2005, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto mengumumkan, PT Translingkarkita Jaya (TLKJ) menjadi pemenang tender (lelang) investasi Tol Cijago.

Konsorsium ini terdiri empat badan usaha jalan tol (BUJT) yakni, PT Transindo Karya Investama, PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Jalantol Lingkarluar Jakarta, dan PT Kopnatel Jaya.

TLKJ menawarkan tarif awal paling rendah sebesar Rp 428,59 per kilometer.

"Pemenang lelang diutamakan investor yang menawarkan tarif awal terendah sebab akan lebih menguntungkan masyarakat," tutur Djoko.

Sebelum diputuskan pemenang, Pemerintah sudah meminta klarifikasi tentang pengkajian tarif murah agar tak menimbulkan persoalan pada masa mendatang. 

Gusur rumah real estat

Anggaran pembebasan lahan pun dikucurkan Pemerintah sebesar Rp 600 miliar untuk enam proyek jalan tol di atas, termasuk Tol Cijago.

Pengelolaan anggaran ini diserahkan kepada badan khusus yang dibentuk Departemen PU (kini Kementerian PUPR).

Selanjutnya, tanah yang sudah dibeli itu harus dilepas kepada investor yang membiayai jalan tol tadi.

Harian Kompas edisi 15 Oktober 2005 menyebutkan, Kepala Subbagian Pemerintahan Umum Depok Theo S mengatakan, pembangunan Tol Cijago membutuhkan sekitar 135 hektar lahan.

Lahan itu berlokasi di 12 kelurahan yang tersebar di empat kecamatan, 35 persen di antaranya merupakan wilayah permukiman warga.

Wilayah yang terkena dampak dari proyek Tol Cijago itu meliputi Kecamatan Limo (di Kelurahan Krukut dan Limo) dan Kecamatan Beji (Kelurahan Tanah Baru, Kukusan, Kemiri Muka).

Lalu, Kecamatan Sukmajaya (Kelurahan Mekarjaya, Baktijaya, Cisalak), serta Kecamatan Cimanggis (Kelurahan Cisalak Pasar, Curug, Sukatani, dan Harjamukti). 

Khusus Kecamatan Sukamaja, sebanyak 100 rumah warga tergusur pembangunan Tol Cijago. Rumah tersebut sebagian besar berlokasi di kompleks Perumahan Pelni dan Taman Duta.

Tak hanya kedua kompleks perumahan tersebut, 167 rumah di Raffles Hills di Cibubur, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok juga terkena gusuran dari proyek jalan tol ini.

Bahkan, penggusuran kompleks perumahan senilai Rp 300 juta-Rp 600 juta ini merupakan kali pertama terjadi dalam dunia properti Indonesia.

Kepala Divisi Sarana dan Prasarana Kota Real Estat Indonesia (REI) Dhony Rahajoe berpendapat, hal itu merupakan bukti buruknya perencanaan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok.

"Baru kali ini terdengar berita ada real estat digusur proyek tol, jumlahnya pun cukup banyak. Ini bukti perencanaan pemerintah kota sangat buruk," kata Dhony.

Sebelum menggusur rumah masyarakat yang terdampak di beberapa kecamatan Kota Depok, Pemerintah melakukan sosialisasi terlebih dahulu.

Bukan tanpa sebab, hal ini terjadi karena Tim Pengadaan Tanah Departemen PU tak mampu menjawab pertanyaan warga secara rinci.

Meski telah dilakukan sosialisasi, pembangunan Tol Cijago yang direncanakan mulai Tahun 2007 terpaksa molor.

Itu disebabkan karena masalah pembebasan tanah yang tak kunjung menemui titik terang.

Padahal, pembangunan jalan bebas hambatan harus segera dilakukan mengingat kepadatan lalu lintas di Jabodetabek kian parah.

Fenomena itu ditandai dengan mayoritas kepadatan di Jabodetabek, khususnya Jakarta, disebabkan oleh kendraaan pribadi.

Oleh karena itu, TLKJ selaku operator Tol Cijago mengusulkan dua hal agar pembangunan tol ini segera dilakukan.

Kedua hal itu yakni, mengubah skema investasi pembangunan jalan tol yang sudah ada dan mekanisme pembebasan tanah perlu disempurnakan.

Namun, hingga Juni Tahun 2008, pembebasan lahan proyek Tol Cijago Seksi I (Jagorawi-Jalan Raya Bogor) masih terkendala karena belum adanya kesepakatan harga pembebasan tanah antara warga dan Panitia Pengadaan Tanah (P2T).

Rencananya, pembayaran itu akan dilakukan sekitar Agustus 2008. Namun, pembayaran terus diundur karena menunggu warga menyepakati harga yang ditawarkan panitia.

Sementara untuk Seksi II Tol Cijago (Raya Bogor-Kukusan) masih dalam tahap inventarisasi oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Seksi III baru memasuki tahap inventarisasi.

Singkat cerita, pembangunan Tol Cijago Seksi I yang direncanakan dimulai sejak Tahun 2007 akhirnya terealisasi pada akhir Tahun 2010.

Pembangunan Seksi I Tol Cijago ini membutuhkan waktu kurang lebih dua tahun hingga bisa beroperasional pada 27 Januari 2012.

Operasionalisasi tol sepanjang 3,7 kilometer ini ditandai dengan peresmian yang dilakukan Wakil Menteri PU Hermanto Dardak, Jumat (27/01/2012).

”Tol Cijago merupakan bagian dari pembangunan Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta (JORR) II tahap kedua. Nantinya merupakan satu rangkaian dari Tol Bandara-Kunciran, Tol Kunciran-Serpong, Tol Serpong-Cinere, Tol Cinere-Jagorawi, dan Tol Jagorawi-Cibitung,” kata Hermanto kala itu.

Selain Hermanto, pembangunan tol ini dihadiri oleh Pendiri Kompas Gramedia Jakob Oetama yang mewakili investor dari TLKJ.

”Ini (dioperasikannya Tol Cijago) jadi kebanggaan jika anak bangsa memberikan sesuatu yang otentik dalam karyanya dan dipergunakan bagi kepentingan orang banyak,” kata Jakob.

Setelah sukses pada Seksi I, Seksi II Tol Cijago (Jalan Raya Bogor-Kukusan) mulai dibangun pada Tahun 2014.

"Meskipun realisasi pembangunan Tol Cijago Seksi II menyimpang dari rencana karena terkendala banyak hal, terutama pembebasan lahan, namun kami pastikan konstruksi rampung dan dapat beroperasi pada Februari 2015," tutur Hilman.

Pembangunan Tol Cijago Seksi II membutuhkan lahan seluas 53,02 hektar dan menelan dana investasi sekitar Rp 380 miliar.

Pembayaran ganti rugi atas pembebasan lahan tol ini dilakukan secara bertahap oleh Tim Pembebasan Tanah (TPT) Tol Cijago.

Meski jauh dari target operasional yang ditetapkan, Tol Cijago Seksi II akhirnya beroperasi 28 September 2019 pukul 00.00 WIB yang saat itu belum dikenakan tarif.

“Nanti malam jam 00:00 WIB itu Cijago seksi II kami buka belum bertarif,” ujar Danang, Jumat (27/09/2019).

Sementara untuk Seksi III, hingga Tahun 2021 konstruksinya belum dimulai karena terhambat pembebasan lahan.

Seksi III Tol Cijago ini menghubungkan Kukusan-Cinere maupun sebaliknya.

Danang mengungkapkan, BPJT bersama Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) siap membantu TLKJ untuk mengatasi kendala pengadaan lahan Seksi III.

Hal ini dilakukan untuk percepatan konstruksi yang harapannya bisa tuntas dan beroperasional pada Kuartal I Tahun 2022.

Untuk diketahui, Tol Cijago sendiri dirancang sepanjang 14,7 kilometer dengan estimasi investasi senilai Rp 3,21 triliun.

Jalan bebas hambatan berbayar ini memiliki tiga seksi, yakni Seksi I menghubungkan Jagorawi-Jalan raya Bogor, Seksi II Jalan Raya Bogor-Kukusan, dan Seksi III Kukusan-Cinere.

Selain itu, Tol Cijago merupakan bagian dari jaringan Tol JORR II yang terdiri dari tujuh ruas di antaranya Tol Cijago, Tol Cimanggis-Cibitung, dan Tol Cibitung-Cilincing.

Kemudian, Tol Cengkareng-Batuceper-Kunciran, Tol Serpong-Kunciran, Tol Serpong-Cinere, serta Tol Desari.

Kehadiran Tol Cijago diharapkan dapat memudahkan manfaat wilayah di sekitarnya misalnya ke Jalan Juanda, Jalan Margonda, dan sejumlah kampus di Depok sampai ke Lenteng Agung, Jakarta Selatan, menekan biaya logistik, serta meningkatkan perekonomian daerah sekitar tol itu.