Genjot Pemenuhan Kebutuhan Rumah, Tambahan Modal untuk BTN Penting

JAKARTA, KOMPAS.com - Rapat Kerja Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyetujui usulan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengenai Penyertaan Modal Negara (PMN) tahun 2023 dan inisiatif tambahan modal sejumlah perusahaan pelat merah melalui aksi korporasi rights issue tahun 2022.

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk termasuk salah satu BUMN yang mengantongi restu PMN tahun anggaran 2022 dengan nilai tambahan modal mencapai Rp 2,98 triliun.

“BUMN selalu berada di garda terdepan dalam menjalankan agenda pembangunan nasional yang dicanangkan pemerintah. Kami mendukung dan menyetujui seluruh usulan PMN yang diajukan Kementerian BUMN,” kata Evita Nursyanti dari Fraksi PDIP, Senin (4/7/2022).

Selain PDIP, seluruh fraksi juga menyatakan dukungan atas usulan pemerintah, meski dengan beberapa catatan untuk beberapa BUMN penerima PMN. Setelah mengantongi restu dari Komisi VI DPR, langkah selanjutnya adalah menunggu lampu hijau dari Kementerian Keuangan.

Mengacu ke pagu PMN yang diterima BTN senilai Rp 2,98 triliun, maka nilai penerbitan saham baru atau rights issue diperkirakan mencapai Rp 4,6 triliun. Jumlah tersebut untuk mempertahankan porsi kepemilikan pemerintah di BTN sebesar 60 persen.

Ekonom CORE Indonesia Piter Abdullah menilai keputusan PMN untuk BTN merupakan langkah tepat dan bernilai strategis. Yang diuntungkan bukan hanya BTN dalam bentuk penguatan modal dan kapasitas pembiayaan lebih besar.

“Yang paling banyak menikmati manfaat dari tambahan modal adalah segmen masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),” ungkap Piter.

Usai rights issue, Piter melanjutkan, BTN punya kemampuan lebih besar untuk menyalurkan kredit subsidi sekaligus menekan angka backlog perumahan sebagaimana agenda besar pemerintah dalam program Satu Juta Rumah.

“Sektor riil juga ikut ketiban berkah, karena pertumbuhan sektor properti bisa berdampak langsung terhadap 174 sektor usaha lainnya. Dan sektor ini terbukti mampu membangkitkan ekonomi nasional pasca pandemi,” tutur Piter.

Pada rapat kerja sebelumnya, Haru Koesmahargyo, Direktur Utama BTN mengatakan penambahan modal tidak hanya memberikan dampak positif terhadap bank.

Yang paling penting, tambahan modal akan meningkatkan kemampuan bank menyalurkan kredit sehingga dapat menekan angka backlog perumahan terutama di segmen MBR.

Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2020, angka backlog kepemilikan perumahan mencapai 12,75 juta.

"Pemerintah sangat men-support BTN. Saat ini lebih banyak lagi masyarakat yang membutuhkan rumah yang harus didukung, terutama masyarakat berpenghasilan rendah. Tambahan PMN akan menambah kecepatan kami menyalurkan pembiayaan. Kalau tanpa PMN tetap bisa ekspansi tetapi akan lebih lambat," ujar Haru.

Dalam menurunkan angka backlog perumahan, pemerintah juga memberikan bantuan likuiditas kepada perbankan lewat program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk membiayai rumah subsidi.

Dengan program itu, pemerintah memberikan bantuan likuditas dalam KPR rumah subsidi sebesar 75 persen dan 25 persen sisanya berasal dari Dana Pihak Ketiga (DPK) bank.

Tahun ini, pemerintah memberikan kuota FLPP sebanyak 200.000 unit atau senilai Rp 28 triliun. Angka itu meningkat dari realisasi tahun 2021 yang mencapai 178.728 unit.