Urgensi Perjuangkan Kepentingan Kelompok Marginal dalam KTT G20

Ninik, yang lama menggeluti isu-isu ini, menggarisbawahi perlunya korelasi antara arah kebijakan dan program yang menjadi prioritas, terutama di level provinsi, kabupaten, kota hingga desa.

Kebijakan di tingkat pusat harus selaras dengan aturan pelaksanaan di tingkat daerah, tambahnya. Satu-satu cara menjembatani hal ini adalah dengan meningkatkan partisipasi warga sehingga ada masukan dan perbaikan.

Ia mencontohkan soal pajak bagi barang-barang kebutuhan penyandang disabilitas, atau ketersediaan piranti yang dibutuhkan di ruang publik, seperti ramp kursi roda atau petunjuk jalan bagi tuna netra.

Tantangan yang dihadapi kelompok-kelompok marjinal ini bukan saja soal kesempatan untuk ikut serta langsung, atau dibahasnya isu-isu mereka dalam forum G20, tetapi juga bagaimana menerapkan kebijakan yang diambil secara maksimal.

Artikel ini pernah tayang di VOA Indonesia dengan judul Urgensi Memperjuangkan Kepentingan Kelompok Marginal dalam KTT G20.

Baca juga: Kemlu China Belum Mau Konfirmasi Kehadiran Xi Jinping dalam KTT G20 di Bali