Membaca Resolusi MU PBB (Bagian I)

Ikut-ikutan atau berprinsip

INVASI Rusia ke Ukraina telah menciptakan situasi khaotik dalam geopolitik dan dunia. Inilah yang telah mendorong Majelis Umum (MU) PBB pada 2 Maret 2022, menerbitkan resolusi yang diberi judul “Agresi terhadap Ukraina.”

Proses voting dilakukan dalam sesi (sidang) darurat atas permintaan Dewan Keamanan PBB.

“Sesi khusus darurat” dari MU PBB (The United Nations General Assembly/UNGA) sesuai dengan Resolusi MU 377(V) tanggal 3 November 1950.

Resolusi berjudul “Bersatu untuk Perdamaian” tersebut menyatakan bahwa ketika Dewan Keamanan (DK) PBB gagal bertindak untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional karena kurangnya konsensus di antara lima anggota tetap.

MU akan segera mempertimbangkan masalah tersebut dan dapat mengeluarkan rekomendasi untuk tindakan kolektif termasuk angkatan bersenjata untuk memelihara atau memulihkan perdamaian dan keamanan internasional.

Sesi khusus darurat berbeda dari sesi MU PBB biasa. Sesi ini dilakukan sebagai tindakan mendesak.

Baca juga: Sebelum Pintu Ditutup

AFP/DIMITAR DILKOFF Seorang pria berjalan di depan sebuah bangunan yang hancur setelah serangan rudal Rusia di kota Vasylkiv, dekat Kyiv, Minggu (27/2/2022). Menteri luar negeri Ukraina mengatakan pada 27 Februari bahwa Kyiv tidak akan menyerah pada pembicaraan dengan Rusia mengenai invasinya, menuduh Presiden Vladimir Putin berusaha meningkatkan tekanan dengan memerintahkan pasukan nuklirnya dalam siaga tinggi.

Serangan militer Rusia—yang dalam bahasa Vladimir Putin disebut sebagai “Operasi Militer Khusus”—ke Ukraina dirasakan sebagai sebuah peristiwa yang mendesak untuk ditanggapi, dan diselesaikan.

Sesi khusus darurat MU PBB ini jarang dilakukan, baru sepuluh kali dan sesi khusus kemarin adalah yang ke-11.

Yang menarik adalah sesi khusus darurat itu dilaksanakan pada saat pasukan Rusia memborbardir kota terbesar kedua di Ukraina, Kharkiv.

Menurut laporan kantor berita Reuters, ini merupakan serangan terbesar terhadap negara Eropa sejak 1945, yang mengakibatkan penduduk kota itu melarikan diri mencari selamat.

Kharkiv terletak 32 kilometer selatan perbatasan Rusia-Ukraina, yang mayoritas penduduknya berbicara dalam bahasa Rusia.

Koran The New York Times (24/2) menulis Kharkiv, kota terbesar kedua di Ukraina dan target utama pasukan invasi Rusia, memiliki tempat khusus dalam sejarah versi Kremlin.

Digambarkan sebagai tempat yang menunjukkan kebodohan Ukraina ketika mencoba hidup terpisah dari Rusia.

Selama ini, Kharkiv lebih dekat dengan Rusia ketimbang dengan Ukraina. Setelah jatuhnya Presiden Viktor F Yanukovych (2014) dukungan Rusia dalam Revolusi Martabat [Revolution of Dignity, 18 – 21 Februari 2014.

Revolusi ini mengakhiri rezim kleptokratik Yanukovych. Tetapi, revolusi ini tidak mengakhiri persoalan di Ukraina, justru menjadi awal persoalan baru Ukraina.

Baca juga: “The Strongman” dan “The Brave Man”

Karena sejak itulah keterlibatan Rusai semakin nyata (Yuriy Shveda dan Joung Ho Park, 2016) yang berpundak pada waktu sekarang ini, Kharkiv—tempat Yanukovych berlindung—menjadi pusat perjuangan oposisi dengan dukungan Rusia, melawan pemerintah Kyiv.

Kharkiv ibu kota pertama Republik Sosialis Soviet Ukraina, yang sebagian besar dikuasai Moskow.

Blok-politik dan Preferensi

Perlu dipahami bahwa resolusi MU PBB, tidak seperti resolusi Dewan Keamanan, yakni tidak mengikat (non-binding).

Meskipun 193 negara anggota MU PBB sering memberikan suara pada isu-isu panas seperti Korea Utara, Krimea, dan konflik Israel-Palestina, dan terakhir soal serangan militer Rusia ke Ukraina, suara mereka lebih bersifat simbolis.

Kata Donald McHenry, mantan perwakilan permanen AS di PBB, “[MU PBB] bukanlah badan aksi. Hanya sebuah majelis.”

Keterbatasan utama lainnya adalah bahwa suara MU PBB hanya mencerminkan sikap negara-negara terhadap isu-isu multilateral utama.