LONDON, KOMPAS.com - Tentara mungkin dilibatkan untuk mengirimkan bensin ke stasiun-stasiun yang mengering, ketika krisis bahan bakar Inggris masih berlanjut.
Perdana Menteri (PM) Inggris Boris Johnson didesak untuk "bertindak sekarang" ketika ribuan orang Inggris mulai panik membeli bahan bakar di pompa bensin seluruh negeri.
Baca juga: UNIK GLOBAL: Ibu di Inggris Lahirkan Bayi Online | Pengantin Malaysia Bawa Bayi Kembar saat Resepsi
Melansir The Sun pada Senin (27/9/2021) melihat perkelahian pecah di halaman depan dan lebih dari setengah stasiun kehabisan bahan bakar.
Sekarang tentara dapat direkrut untuk membantu mendorong 80 tanker bahan bakar ke stasiun, jika Perdana Menteri Inggris menandatangani “Operasi Escalin” hari ini.
Jika menteri berhasil membujuk PM Inggris untuk menyetujui operasi itu, maka "beberapa ratus tentara" mungkin akan mengoperasikan truk-truk bahan bakar (HGV), dalam upaya untuk mengisi kembali pompa.
Tetapi operasi itu baru bisa dimulai 10 hari setelah mereka mendapatkan lampu hijau.
Artinya, krisis bahan bakar Inggris dikhawatirkan akan berlangsung seminggu, sementara pertemuan darurat Perdana Menteri baru diadakan pada Senin (27/9/2021).
Baca juga: Sejumlah Privilege Ratu Inggris, Punya ATM Pribadi hingga Kebal Hukum
Boris kemungkinan akan menawarkan armada tanker bensin cadangan pemerintah juga sehingga negara dapat kembali ke jalurnya.
Usulan itu sedang dalam "pertimbangan aktif", kata seorang sumber pemerintah kepada The Telegraph.
Tetapi Downing Street menyatakan belum ada keputusan yang dibuat untuk mengerahkan militer.
Kementerian Pertahanan mengonfirmasi tidak ada permintaan resmi yang dibuat.
Para pemimpin industri dikatakan menyuarakan keprihatinan tentang berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melatih tentara untuk mengemudikan tanker dan menurunkan bahan bakar.
Baca juga: Misteri Wanita “Inggris” yang Hilang Ingatan di Kroasia Terpecahkan, Ternyata Pernah Sukses
Pertemuan terkait kelangkaan bahan bakar ini dilakukan pada Minggu (26/9/2021) karena situasinya memburuk.
Pertemuan itu melibatkan Menteri Kantor Kabinet Stephen Barclay, Sekretaris Bisnis Kwasi Kwarteng, Menteri Transportasi Grant Shapps, dan Menteri Dalam Negeri Priti Patel. Sementara perwakilan departemen lain juga ikut campur.
Undang-undang persaingan ditangguhkan oleh sekretaris bisnis pada Sabtu malam (25/9/2021), untuk membantu pemasok bahan bakar bekerja sama dengan stasiun-stasiun yang kesulitan sehingga mereka dapat memastikan pengisian ulang.