Anwar Ibrahim Ajukan Mosi Tak Percaya kepada PM Malaysia Muhyiddin Yassin

PUTRAJAYA, KOMPAS.com - Anwar Ibrahim dilaporkan mengajukan mosi tidak percaya kepada Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin.

Mosi itu diberikan setelah kerajaan menegur pernyataan Menteri Hukum Takiyuddin Hassan tentang pencabutan status darurat Covid-19.

Anggota parlemen dari Port Dickson menggelar konferensi pers secara daring, setelah pertemuan ditunda hingga dua kali.

Baca juga: Pakatan Harapan Pilih Anwar Ibrahim sebagai Calon PM Malaysia di Pemilu Dini

Tokoh oposisi senior itu mengatakan, PM Muhyiddin Yassin sudah melakukan pengkhianatan terhadap institusi kerajaan.

Sebabnya, pencabutan itu dianggap melanggar kewenangan Raja Malaysia Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah.

Anwar juga mengkritik Takiyuddin yang mengumumkan pencabutan tersebut tanpa mendapat persetujuan kerajaan, dan dianggap menyesatkan parlemen.

Dilansir World of Buzz Kamis (29/7/2021), Sultan Abdullah ingin agar pencabutan itu dibawa dahulu ke sidang parlemen.

"Media Istana Negara juga telah menegur keras perilaku kasar dan khianat Takiyuddin Hassan dalam mencabut aturan darurat pada 21 Juli," terangnya.

Karena itu, Anwar menyatakan dia mengajukan permohonan mosi tidak percaya supaya Muhyiddin Yassin dimakzulkan dari jabatannya.

Baca juga: Makin Terjepit, PM Malaysia Didesak Mundur oleh Sekutu dan Raja

Selain Anwar Ibrahim, mantan PM Mahathir Mohamad menuding pemerintahan Muhyiddin sudah berbohong kepada parlemen saat mencabut status darurat.

Dalam rilis yang dibuatnya, mantan PM berusia 96 tahun tersebut berujar Muhyiddin tak punya kewenangan untuk mencabut kondisi darurat.

"Tapi dia tetap mengumumkannya seakan yang mempunyai kekuasaan, padahal mandat itu berada di tangan raja selama masa darurat," kritik Mahathir.

Baca juga: PM Malaysia Muhyiddin Yassin Diminta Mundur, Dianggap Gagal Tangani Covid-19

Politisi berjuluk Dr M itu menerangkan, meski Takiyuddin yang mengumumkan, Muhyiddin tidak bisa lepas dari tanggung jawab.

"Jelas Tan Sri Muhyiddin bertanggung jawab atas tindakan memalukan ini, begitu juga dengan anggota kabinet lainnya," terangnya.

Mahathir Mohamad pun menyerukan supaya Muhyiddin meletakkan jabatan diikuti dengan seluruh anggota kabinetnya.