Akankah Joe Biden Mengubah Kerja Sama Pertahanan AS-Indonesia Peninggalan Trump?

WASHINGTON DC, KOMPAS.com - Kerja sama pertahanan antara Amerika Serikat dan Indonesia setelah Joe Biden terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat (AS) sangat tergantung kepada sikap Kongres dan Senat AS yang saat ini dikuasai Partai Demokrat, kata pengamat.

Selama ini Partai Demokrat dianggap mengedepankan isu hak asasi manusia (HAM), sehingga nilai-nilai ini dianggap akan mempengaruhi hubungan pertahanan AS-Indonesia ke depan.

Namun Kementerian Luar Negeri Indonesia meyakini kerja sama pertahanan keamanan Indonesia-Amerika Serikat akan terus berjalan karena kedua negara sudah terikat dengan kesepakatan sebelumnya.

Baca juga: Pejabat Pentagon AS Bela Kunjungan Menhan Prabowo Subianto: Dia Rekan Kami

Menurut Kemenlu, Indonesia dan AS merupakan mitra strategis di kawasan Asia Tenggara, sehingga hubungan pertahanan kedua negara tidak akan terganggu terkait dugaan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu yang dikaitkan dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

"Tergantung pada Kongres"

Ketua Kajian AS di Universitas Indonesia, Suzie Sudarman, mengatakan, hubungan pertahanan antara AS dan Indonesia sangat tergantung kepada sikap Kongres dan Senat AS yang saat ini dikuasai Partai Demokrat dan tidak semata pada sosok Joe Biden.

"Joe Biden itu bukan satu kekuasaan saja. Maksudnya, dia bergantung pada diktum Kongres," kata Suzie kepada BBC News Indonesia.

"Apakah mereka akan menafsirkan kembali kesepakatan tersebut? Itu tergantung kepada mereka," tambahnya.

Hal itu, menurutnya, juga tidak terlepas dari fokus utama pemerintahan Joe Biden, apakah menitikberatkan pada upaya mengatasi pandemi di dalam negeri atau meninjau ulang kebijakan yang sudah dibuat pemerintahan Trump.

Baca juga: Kemenlu Sebut Kunjungan Prabowo ke AS Tak Perlu Dipermasalahkan

Sementara, Direktur Amerika 1 di Kementerian Luar Negeri, Zelda Wulan Kartika, mengatakan dia meyakini bahwa berbagai kesepakatan yang sudah dihasilkan pada pemerintahan Trump akan tetap dieksekusi oleh pemerintahan Biden karena sifatnya yang "sudah hitam di atas putih".

"Sistem di AS itu sudah established. Jadi biasanya pemerintahan baru — kali ini ganti kubu dari Partai Republik ke Partai Demokrat — akan menghormati keputusan, atau deal dengan negara lain, yang sudah dilakukan pada pemerintahan yang lalu.

Jika perubahan atau pandangan lain terhadap keputusan yang sudah dibuat oleh pemerintahan sebelumnya, biasanya tidak akan dianulir," kata Zelda.

"Tapi mungkin diturunkan prioritasnya," ujarnya. "Jadi mungkin awalnya prioritas pertama jadi prioritas kedua, misalnya."

"Kalau dalam hal pembelian alutsista, saya yakin bahwa ini akan terus dilanjutkan oleh pemerintahan Biden. Mengapa? Karena ini kalau Amerika kan berarti dia mereka menjual alutsista.

Baca juga: Kunjungan Prabowo ke AS, dari Sempat Dilarang, Sewa Pelobi, hingga Kemungkinan Kerja Sama Militer

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sidang ASEAN Defence Ministers Meeting (ADMM) ke-14 yang digelar secara virtual, Rabu (9/12/2020).

"Dia pasti akan dapat pemasukan. Nah, ini pasti akan digulirkan terus seperti ini, mereka tetap mengharapkan Indonesia membeli alutsista dari AS. Itu pasti akan terus terjadi," jelasnya.

Bagaimana pandangan pemerintahan Biden terhadap sosok Prabowo?