Akankah Joe Biden Mengubah Kerja Sama Pertahanan AS-Indonesia Peninggalan Trump?

Pada Oktober 2020, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berkunjung ke AS, dan bertemu Menteri Pertahanan AS — saat itu dijabat oleh Mark Esper — di masa pemerintahan Trump.

Dalam situs resmi Kementerian Pertahanan Indonesia, Prabowo dan Mark Esper "membahas keamanan regional, prioritas pertahanan bilateral, dan akuisisi pertahanan".

Disebutkan, Menhan Esper menyampaikan "pentingnya menegakkan hak asasi manusia, supremasi hukum, dan profesionalisasi" saat kedua negara memperluas kerjasamanya.

Adapun Menhan Prabowo disebutkan menyatakan "pentingnya keterlibatan militer di semua tingkatan", dan "menyampaikan apresiasinya atas dukungan Amerika Serikat untuk modernisasi pertahanan Indonesia".

Menurut Ketua bidang Hubungan Luar Negeri DPP Gerindra, Irawan Ronodipuro, dalam pertemuan itu, Indonesia berkeinginan untuk mengadakan alutsista buatan AS melalui program Foreign Military Sales, FMS.

Baca juga: Pegiat HAM Minta AS Batalkan Kunjungan Prabowo, Jubir Menhan: Silakan Saja

"Pembicaraan bilateral terakhir sewaktu Secretary of Defense Christopher Miller mengadakan lawatan ke Jakarta, 7 Des 2020, membicarakan antara lain, pembelian jet tempur F-15 dan F-16," kata Irawan Ronodipuro, yang juga merupakan Foreign Relations Liason dari Prabowo Subianto.

Sejumlah organisasi HAM mengkritik kunjungan Prabowo ke AS, karena apa yang mereka sebut sebagai dugaan keterlibatan langsung Prabowo dalam pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu.

Pada Oktober lalu, Kedutaan Besar AS di Jakarta menyatakan, "Kementerian Pertahanan AS menerima Menteri Prabowo di Pentagon pada 16 Oktober untuk memperkuat hubungan bilateral AS-Indonesia."

Sebelumnya, Prabowo dilaporkan masuk dalam daftar hitam AS, karena dianggap terlibat dugaan pelanggaran HAM di masa lalu.

Prabowo, mantan Komandan Kopassus, dituduh terlibat dalam pelanggaran HAM, termasuk dalam kerusuhan 1998 yang diwarnai penculikan, serta kekerasan di Timor Leste.

Prabowo Subianto pernah ditolak masuk Amerika pada Maret 2014 ketika hendak menghadiri wisuda putranya.

Baca juga: Pemerintah AS Diminta Cabut Visa Kunjungan Prabowo Subianto

Larangan ini diterapkan di bawah pemerintahan Presiden Bill Clinton, George W. Bush, dan Barack Obama.

Menurut Suzie Sudarman, sikap Joe Biden terkait Prabowo Subianto yang dikaitkan dengan persoalan dugaan pelanggaran HAM di masa lalu, tergantung pada sikap Kongres AS.

"(Sikap) Kongres itu bagaimana perasaannya terhadap isu-isu lama yang masih menggantung, seperti isu Pak Prabowo dan sebagainya," ujar Suzie melalui sambungan telepon.

Dia menganalisa, terpilihnya Joe Biden sebagai presiden dan kenyataan bahwa Senat dan Kongres AS saat ini didominasi oleh Partai Demokrat, akan melahirkan pertimbangan-pertimbangan berbeda yang akan mempengaruhi arah kebijakan luar negeri AS.