Akankah Joe Biden Mengubah Kerja Sama Pertahanan AS-Indonesia Peninggalan Trump?

"Kalau Partai Demokrat itu power and principles. Jadi principlesnya penting. Principles itu misalnya adalah hak asasi atau demokratisasi, dan sebagainya.

"Ini yang sebetulnya menjadi permasalahan utama. Kalau sebelumnya Donald Trump diiringi oleh senat yang konservatif, sekarang senat dan kongres di tangan Partai Demokrat.

"Apakah akan merujuk ke kebijakan lama atau tidak dalam meng-OK-kan pembelian alutsista. Ataukah Amerika masih membutuhkan dana-dana, sehingga alutsista aka dijual kepada siapapun juga - itu akan menjadi masalah," ujar Suzie.

AS sebelumnya menerapkan embargo militer terhadap Indonesia pada 1999-2005 atas tuduhan pelanggaran hak asasi manusia oleh TNI di Timor Leste.

Baca juga: Targetkan China, AS dan Australia Cari Kerja Sama Militer Baru

"AS membutuhkan Indonesia di kawasan Asia Tenggara"

Meski demikian, Direktur Amerika 1 di Kemlu, Zelda Wulan Kartika, mengatakan posisi Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan tidak akan berpengaruh terhadap kerja sama pertahanan dengan AS.

Sebab, Indonesia dipandang oleh AS sebagai mitra strategis, katanya.

"Jadi AS itu memandang Indonesia sebagai suatu mitra strategis di kawasan. Mereka itu membutuhkan adanya Indonesia di kawasan Asia Tenggara.

"Kenapa? Bukan cuma karena Indonesia ini besar secara luas wilayah dan populasi, tapi karena juga letak strategis kita dan peran kita di ASEAN," jelas Zelda.

"Jadi, mau tidak mau, memang harus diakui ASEAN, Indonesia itu punya peran besar di ASEAN dan di kawasan Asia Tenggara. Jadi ini sangat dianggap oleh mereka.

"Apalagi mereka itu juga ada rivalitas dengan Tiongkok, misalnya. Jadi mereka tahu bahwa China ini juga memandang Indonesia sebagai negara yang strategis dan berpengaruh di ASEAN. Jadi China punya hubungan baik dengan Indonesia, AS juga," paparnya.

Baca juga: Panglima TNI-Pangab Singapura Bahas Latihan dan Kerja Sama Militer

"Bisnis adalah bisnis"

Menurut Suzie Sudarman, ketua Kajian AS di UI, bagi AS, rencana kerja sama Indonesia-AS dalam pengadaan alutsista "bisa tetap berjalan", walaupun ada pergantian pemerintahan dari Trump ke Biden.

Meski demikian, Suzie meminta pemerintah Indonesia perlu "berhati-hati" dalam merealisasikan berbagai kesepakatan dengan pemerintah AS terkait alutsista.

Dia meminta pemerintahan Joko Widodo harus melakukannya dengan "tepat".

"Mereka dananya (AS) masih ada untuk mengungkit Papua, mengungkit masalah-masalah Timor Timur, masalah macam-macam yang bisa kita perhatikan," kata Suzie.

"Tapi orang pemerintahnya apa cukup mawas diri bahwa logika Amerika adalah America's business is business? Jadi hadapi dengan cara yang benar," tegasnya.

Baca juga: Tingkatkan Kerja Sama Militer, Tiga Kapal Perang China Merapat di Kamboja