Korea Kerahkan Dokter Militer dan Pemerintah ke RS Terdampak Pemogokan

SEOUL, KOMPAS.com - Pemerintah Korea Selatan pada Senin (11/3/2024) mulai mengerahkan dokter militer dan dokter dari pusat kesehatan masyarakat ke rumah sakit yang terdampak pemogokan.

Para dokter militer dan pemerintah itu dikerahkan untuk membantu merawat pasien yang terkena dampak pemogokan hampir 12.000 dokter peserta pelatihan dari 100 rumah sakit karena rencana reformasi pemerintah.

Dikutip dari Reuters, 20 ahli bedah militer bersama dengan 138 dokter kesehatan masyarakat akan ditugaskan di 20 rumah sakit selama empat minggu.

Demikian disampaikan Menteri Kesehatan Korea Selaran Cho Kyoo-hong pada pertemuan hari Minggu kemarin.

Jumlah dokter militer yang diminta untuk membantu sejauh ini hanyalah sebagian kecil dari sekitar 2.400 dokter militer, menurut laporan kementerian pertahanan.

Diketahui, pemerintah membantah pemogokan yang dimulai pada 20 Februari telah menyebabkan krisis kesehatan besar-besaran, namun beberapa rumah sakit terpaksa menolak pasien dan menunda prosedur medis.

Hingga Jumat pagi, hampir 12.000 dokter yang melakukan protes di 100 rumah sakit telah meninggalkan jabatan mereka karena perselisihan mengenai rencana pemerintah untuk meningkatkan penerimaan sekolah kedokteran.

Menurut data Kementerian Kesehatan, hal ini bertentangan dengan tekanan dari pihak berwenang untuk kembali bekerja.

Pihak berwenang Korea Selatan telah berusaha membujuk para dokter untuk kembali bekerja dengan memperingatkan mereka bahwa izin medis mereka dapat ditangguhkan namun sejauh ini tampaknya taktik tersebut tidak membuahkan hasil.

Kementerian Kesehatan mengatakan pemberitahuan telah dikirim ke lebih dari 4.900 dokter pada hari Jumat untuk menginstruksikan mereka bahwa pihak berwenang dapat mulai menangguhkan izin jika mereka tidak menjelaskan tindakan mereka.

"Dokter yang kembali bekerja sebelum tindakan administratif untuk menangguhkan izin selesai akan diberi keringanan hukuman," kata Cho kepada KBS Radio.

Pemerintah mempunyai kewenangan untuk memerintahkan dokter kembali bekerja jika dianggap ada risiko serius terhadap nyawa dan kesehatan masyarakat.

Sebelumnya, pemerintah mengatakan rencana untuk meningkatkan penerimaan sekolah kedokteran tahunan sebanyak 2.000 orang mulai tahun 2025.

Hal itu sangat penting untuk mengatasi kekurangan dokter di masyarakat, serta seiring penuaan yang dialami orang.

Para dokter yang mogok berargumen bahwa penambahan mahasiswa kedokteran saja tidak akan mengatasi gaji dan kondisi kerja, dan mungkin akan memperburuk masalah.

Namun, kritik terhadap kebijakan tersebut juga menuduh Presiden Yoon Suk Yeol memperjuangkan reformasi medis demi menguntungkan partainya menjelang pemilihan parlemen pada bulan April.