Alasan Taliban Perintahkan LSM di Afghanistan Larang Karyawan Perempuan Bekerja

KABUL, KOMPAS.com – Penguasa Taliban Afghanistan memerintahkan semua organisasi non-pemerintah (LSM) lokal maupun asing untuk melarang karyawan perempuan masuk kerja.

Larangan tersebut berdasarkan surat Kementerian Ekonomi Taliban yang diterbitkan pada Sabtu (24/12/2022).

Surat pemberitahuan yang dikonfirmasi oleh Juru bicara Kementerian Ekonomi Abdulrahman Habib itu, menyebutkan para pegawai perempuan tidak diizinkan bekerja hingga pemberitahuan lebih lanjut.

Taliban beranggapan beberapa pegawai perempuan dari LSM tidak mematuhi interpretasi pemerintah tentang aturan berpakaian Islami bagi perempuan.

Sebagaimana dikutip dari AFP, perintah tersebut mengancam akan menangguhkan izin operasional LSM yang gagal menerapkan arahan itu.

Kebijakan Taliban ini pun segera menuai kecamatan internasional, dengan sejumlah pemerintah dan organisasi memperingatkan dampaknya terhadap layanan kemanusiaan di negara yang jutaan warganya bergantung hidup pada bantuan tersebut.

Misalnya, Charge D'Affaires Norwegia, yang mendanai bantuan di Afghanistan dan menjadi tuan rumah pembicaraan antara Taliban dan anggota masyarakat sipil pada Januari, mengutuk langkah itu.

"Selain menjadi pukulan bagi hak-hak perempuan, langkah ini akan memperburuk krisis kemanusiaan dan merugikan warga Afghanistan yang paling rentan," tambahnya.

Belum jelas bagaimana perintah itu akan memengaruhi badan-badan PBB, yang berada di Afghanistan memberikan layanan di tengah krisis kemanusiaan negara itu.

Ketika ditanya apakah aturan tersebut termasuk badan-badan PBB, Habib mengatakan surat itu berlaku untuk organisasi di bawah badan koordinasi organisasi kemanusiaan Afghanistan, yang dikenal sebagai ACBAR.

Badan itu tidak termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), tetapi mencakup lebih dari 180 LSM lokal dan internasional.

Namun, PBB sering membuat kontrak dengan LSM yang terdaftar di Afghanistan untuk melaksanakan pekerjaan kemanusiaannya.

Perekonomian Afghanistan mengalami pada krisis sejak Taliban mengambil alih pada 2021. Negara itu menghadapi sanksi dan pemotongan bantuan pembangunan dari sejumlah negara.

Bantuan kemanusiaan, yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bersifat mendesak, telah menjadi penyelamat bagi jutaan orang.

Komite Penyelamatan Internasional mengatakan lebih dari setengah populasi Afghanistan bergantung pada bantuan kemanusiaan.