Rencana Referendum Rusia di 4 Wilayah Ukraina yang Diduduki Banjir Kecaman

KYIV, KOMPAS.com – Negara-negara Barat mengecam rencana pelaksanaan referendum Rusia di empat wilayah Ukraina yang diduduki.

Sebelumnya, dalam langkah yang tampaknya terkoordinasi, tokoh-tokoh pro-Rusia mengumumkan referendum di provinsi Luhansk, Donetsk, Kherson dan Zaporizhzhia, yang mewakili sekitar 15 persen wilayah Ukraina atau area seukuran Hongaria.

Referendum empat wilayah Ukraina itu sedianya ingin diadakan pada 23-27 September mendatang.

Rencana ini mengundang kecaman dari Ukraina dan sekutunya.

"Rusia dapat melakukan apa pun yang mereka inginkan. (Tapi) Itu tidak akan mengubah apa pun," kata Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba pada Selasa (20/9/2022) dalam menanggapi pertanyaan wartawan di PBB.

Dalam sebuah twit, dia menambahkan, "Ukraina memiliki hak untuk membebaskan wilayahnya dan akan terus membebaskan wilayah-wilayah itu apa pun yang dikatakan Rusia".

Sementara itu, sebagaimana dilansir dari kantor berita Reuters, Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat (AS) Jake Sullivan mengatakan bahwa AS menolak referendum semacam itu dengan tegas.

Uni Eropa dan Kanada juga mengecam rencana tersebut.

Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Josep Borrell mengatakan, UE dan negara-negara anggotanya tidak akan mengakui hasil referendum dan akan mempertimbangkan tindakan lebih lanjut terhadap Rusia jika pemungutan suara dilanjutkan.

Presiden Perancis Emmanuel Macron dan Presiden Lituania Gitanas Nauseda sama-sama menggunakan kata "parodi" untuk menggambarkan referendum wilayah Ukraina yang direncanakan.

Rusia sendiri sudah menganggap Luhansk dan Donetsk, yang bersama-sama membentuk wilayah Donbass, sebagai negara merdeka.

Ukraina dan Barat menganggap semua bagian Ukraina yang dikuasai pasukan Rusia diduduki secara ilegal.