Pemimpin Kudeta Guinea Sebut Perlu 3 Tahun Transisi untuk Kembali ke Pemerintahan Sipil

CONAKRY, KOMPAS.com - Junta militer Guinea mengatakan transisi kembali ke pemerintahan sipil mungkin akan memakan waktu lebih dari tiga tahun.

Proposal itu dikhawatirkan kemungkinan akan mengganggu blok politik Afrika Barat yang telah menyerukan pengembalian cepat ke tatanan konstitusional.

Kepada televisi pemerintah pada Sabtu (30/4/2022), Kolonel Mamady Doumbouya, kepala junta yang mengambil alih kekuasaan dalam kudeta September lalu, mengatakan bahwa setelah konsultasi politik dia mempertimbangkan transisi 39 bulan - pertama kali dia mengusulkan batas waktu.

Para pemimpin militer telah merebut kekuasaan di Mali, Burkina Faso dan Guinea selama dua tahun terakhir.

Kondisi ini meningkatkan kekhawatiran akan kemunduran demokrasi di Afrika Barat yang selama dekade terakhir mulai kehilangan reputasinya sebagai "sabuk kudeta".

Kudeta telah menempatkan negara-negara tersebut bertentangan dengan Komunitas Ekonomi Negara-negara Afrika Barat (ECOWAS), yang berusaha mengembalikan kekuasaan ke tangan warga sipil.

ECOWAS telah memberlakukan sanksi terhadap Mali setelah para pemimpin militer mengusulkan untuk memegang kekuasaan hingga 2025.

Sanksi tersebut menyasar ekonominya, yakni dengan memutusnya dari perdagangan regional dan pasar keuangan.

ECOWAS telah memberi Mali 12-16 bulan untuk menyelenggarakan pemilihan umum yang demokratis.

Ketika para pemimpin Burkina Faso mengusulkan transisi 3 tahun ke pemerintahan sipil, ECOWAS menyerukan "batas waktu yang lebih dapat diterima". Tetapi seruan berakhir dengan menjatuhkan sanksi pada negara miskin itu.

ECOWAS juga menjatuhkan sanksi pada para pemimpin junta Guinea, tetapi tidak pada ekonomi yang lebih luas. Seorang juru bicara menolak berkomentar pada Minggu (1/5/2022) menurut laporan Reuters.

Doumbouya mengatakan dia akan mengajukan proposal itu ke Dewan Transisi Nasional, sebuah badan beranggotakan 80 orang yang dibentuk oleh junta untuk bertindak sebagai parlemen selama masa transisi menuju pemilihan.

Front Nasional untuk Pertahanan Konstitusi (FNDC), sebuah koalisi partai politik dan organisasi masyarakat sipil, mengutuk rencana tersebut.

"Koordinasi Nasional FNDC mengingatkan (Doumbouya) bahwa Dewan Transisi Nasional tidak dapat diterima, tidak dapat dibayangkan dan tidak dapat mendukung proposal junta yang tidak memiliki dasar hukum," katanya dalam sebuah pernyataan.

Doumbouya mengatakan bahwa 39 bulan adalah waktu rata-rata yang muncul dari konsultasi dengan partai politik dan kelompok masyarakat sipil, yang diboikot oleh lawan utamanya.

Tidak jelas kapan periode 39 bulan itu akan dimulai.