China Menjelaskan Alasan Menentang Penangguhan Rusia dari Dewan HAM PBB

BEIJING, KOMPAS.com - China telah menjelaskan keputusannya memberikan suara menentang dalam resolusi Majelis Umum PBB untuk menangguhkan Rusia dari badan global Dewan Hak Asasi Manusia (HAM).

Dilansir dari Russia Today (RT), Chian menyebut penangguhan Rusia bermotivasi politik dan mengecam resolusi tersebut sebagai kurangnya transparansi.

Resolusi itu diadopsi pada Kamis (7/4/2022), dengan 93 negara memberikan suara mendukung, 24 menentang, dan 58 abstain.

Setelah pemungutan suara, Rusia menyatakan bahwa mereka telah memutuskan untuk keluar dari Dewan HAM sebelum akhir masa jabatannya.

“Kami menentang politisasi dan instrumentalisasi masalah HAM, praktik standar ganda selektif, dan konfrontasi pada masalah HAM, dan penggunaan masalah HAM untuk menekan negara lain,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Zhao Lijian kepada wartawan, Jumat (8/4/2022).

Dia menambahkan bahwa proses penyusunan resolusi tidak terbuka atau transparan.

Lijian menganggap penangguhan keanggotaan Rusia dari Dewan HAM hanya akan "menambah bahan bakar ke api" dengan mengintensifkan ketegangan di antara para pihak dan memperburuk perpecahan di dalam PBB.

Sementara itu, Wakil tetap Rusia di PBB, Gennady Kuzmin, menggambarkan resolusi tersebut sebagai langkah tidak sah dan bermotivasi politik yang dirancang sebagai hukuman demonstratif terhadap negara anggota PBB yang berdaulat yang menjalankan kebijakan internal dan eksternal yang independen.

Dalam menjelaskan keputusan Rusia untuk keluar dari badan PBB, dia menyatakan bahwa Dewan HAM dimonopoli oleh satu kelompok negara yang memanfaatkan mekanisme untuk mencapai tujuan oportunistik mereka.

"Komitmen sejati Rusia untuk melindungi dan mempromosikan hak asasi manusia tidak membiarkan kita tetap menjadi bagian dari mekanisme internasional [ini],” kata Gennady Kuzmin.

Inisiatif untuk mengeluarkan Moskwa dari Dewan HAM dilaporkan berasal dari AS.

Pada akhir Maret, sekelompok senator Amerika bipartisan meminta duta besar AS untuk PBB, Linda Thomas-Greenfield, untuk memperkenalkan resolusi tersebut.

AS mengutip dugaan pelanggaran HAM Rusia di Ukraina sebagai pembenaran untuk langkah tersebut.

Sejak peluncuran operasi militernya di Ukraina pada 24 Februari, Moskwa telah berulang kali membantah tuduhan tersebut.

Rusia mengeklaim bahwa mereka berusaha untuk meminimalkan korban dan hanya menyerang sasaran militer sebagai bagian dari tujuan yang dinyatakan demiliterisasi negara.