Paus Fransiskus Kecam Perlakuan Negara-negara Eropa terhadap Migran

LESBOS, KOMPAS.com – Paus Fransiskus mengecam negara-negara Eropa dalam memperlakukan para migran di tengah krisis.

Hal tersebut disampaikan Paus ketika berada di pulau Lesbos, Yunani, sebagaimana dilansir BBC, Minggu (5/12/2021).

Paus Fransiskus bahkan mengecam negara-negara Eropa tersebut mengedepankan kepentingan pribadi dan nasionalisme yang sempit dalam memperlakukan para migran.

Paus pertama kali mengunjungi Lesbos pada 2016. Kala itu, pulau tersebut adalah titik masuk utama bagi orang-orang yang mencoba sampai ke Eropa.

Sejak saat itu, titik nyala baru telah muncul dan Paus menyatakan penyesalannya karena hanya sedikit yang berubah.

Bulan lalu, 27 orang tewas ketika perahu karet yang ditumpangi para migran tenggelam di Selat Inggris.

Jumlah orang yang mencoba menyeberang juga bertambah. Lebih dari 26.000 orang tiba di Inggris sepanjang 2021, lebih dari dua kali lipat dari total tahun lalu.

Beberapa orang juga tewas karena cuaca dingin saat mencoba menyeberang ke Polandia dari Belarus.

Krisis migran yang terjadi di perbatasan Polandia dan Belarus mendapat sorotan internasional.

Belarusk menyangkal tuduhan yang menyebut bahwa pihaknya sengaja merancang krisis migran di perbatasannya untuk mengacaukan Uni Eropa.

“Di Eropa ada orang-orang yang bertahan dalam memperlakukan masalah sebagai masalah yang tidak menjadi perhatian mereka. Ini tragis,” kata Paus Fransiskus.

“Sejarah mengajarkan kita bahwa kepentingan pribadi dan nasionalisme yang sempit mengarah pada konsekuensi yang menghancurkan,” sambung Paus.

Paus berbicara di sebuah kamp sementara yang menampung sekitar 2.000 pencari suaka, yang menggantikan kamp Moria karena mengalami kebakaran tahun lalu.

Paus menambahkan, hanya ada sedikit tanda-tanda dari negara Eropa untuk secara serius mengatasi krisis migran.

“Sangat mudah untuk memengaruhi opini publik dengan menanamkan rasa takut pada yang lain,” kata Paus Fransiskus.

“Penyebabnya harus diatasi, bukannya orang miskin yang harus membayar konsekuensinya dan bahkan digunakan untuk propaganda politik,” imbuh Paus.