Noeleen Heyzer dari Singapura, Ditunjuk Sekjen PBB sebagai Utusan Khusus Myanmar yang Baru

JENEWA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) Antonio Guterres mengumumkan penunjukan mantan wakil sekretaris jenderal PBB, Noeleen Heyzer, dari Singapura, sebagai utusan khusus PBB yang baru untuk Myanmar yang dilanda konflik.

Dia akan menggantikan Christine Schraner Burgener dari Swiss, yang 3 tahun jabatannya melihat gerakan menuju demokrasi yang hancur dalam pengambilalihan militer Myanmar pada Februari lalu, yang memicu protes nasional. Masa jabatannya berakhir pada Minggu (31/10/2021).

Heyzer menjabat pada 1994-2007 sebagai direktur eksekutif UNIFEM, salah satu pelopor organisasi payung PBB untuk wanita yang dikenal sebagai UN Women.

Dia adalah wanita pertama yang menjabat sebagai sekretaris eksekutif Komisi Ekonomi dan Sosial PBB untuk Asia dan Pasifik, pada 2007-2014, sebuah jabatan yang memberinya pangkat wakil sekretaris jenderal.

Saat ini Heyzer adalah anggota Dewan Penasihat Tingkat Tinggi Guterres untuk Mediasi, anggota dewan pengurus Sekolah Kebijakan Publik Lee Kuan Yew di National University of Singapore. Dia juga anggota terhormat dari Singapore Management University dan S Rajaratnam School of International Studies.

Baik Singapura dan Myanmar adalah anggota dari 10 anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN).

“Saya pikir sekretaris jenderal pasti membuat keputusan yang tepat untuk memiliki seseorang yang mengetahui kawasan itu, yang tahu bagaimana menangani secara diplomatis,” kata Schraner Burgener kepada AP pada Senin (25/10/2021).

Utusan PBB yang meninggalkan posisinya itu mengatakan, penggantinya tidak membutuhkan nasihat, tetapi jika dia melanjutkan jabatannya, “maka saya jelas akan mencoba dan terus membantu rakyat.”

Militer Myanmar merebut kekuasaan dari pemerintah Aung San Suu Kyi pada 1 Februari. Mereka mengklaim dengan sedikit bukti bahwa pemilihan umum, yang dimenangkan partainya November lalu secara telak, dirusak oleh kecurangan pemungutan suara yang meluas.

Kudeta militer Myanmar itu memicu protes di jalanan yang coba dihancurkan oleh pasukan keamanan, dan beralih ke kekerasan dan bentrokan di seluruh negeri, dengan kelompok etnis bersenjata dan yang disebut Pasukan Pertahanan Rakyat.

Serangan balik itu telah menyebabkan lebih dari 1.100 orang tewas, kata Schraner Burgener.

ASEAN menyerukan diakhirinya kekerasan, dialog, dan mengajukan kunjungan utusan. Tetapi para pemimpin junta menolak mengizinkan pertemuan dengan Suu Kyi, sehingga kunjungan itu dibatalkan.

Dalam teguran paling tajam ASEAN terhadap pengambilalihan militer, para menteri luar negeri ASEAN tidak mengundang pemimpin militer Myanmar, Jenderal Senior Min Aung Hlaing, ke pertemuan puncak asosiasi 26-28 Oktober di mana krisis di negara itu menjadi agenda.

PBB mengatakan bahwa pada 2008-2009, Heyzer bekerja sama dengan ASEAN, pemerintah Myanmar dan PBB dalam upaya pemulihan, menyusul Topan Nargis dan memimpin dialog dengan para pemimpin Myanmar tentang pembangunan dan pengurangan kemiskinan.