Jenderal Senior Myanmar Sebut Alasan Mereka Lakukan Kudeta Sudah Benar

Pernyataan yang disampaikan dalam pidato di televisi sontak menyulut kemarahan publik, yang merespons dengan membunyikan panci dan wajan.

Tatmadaw, nama resmi militer Myanmar, mengambil alih kekuasaan dengan menangkap sejumlah pemimpin sipil pada 1 Februari.

Di antaranya adalah Kanselir Aung San Suu Kyi, Presiden Win Myint, dan pimpinan partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD).

Kudeta itu buntut kemenangan telak NLD yang mereka bukukan dalam pemilihan umum pada November 2020, yang dianggap curang oleh oposisi.

Apa yang Jenderal Min Aung Hlaing katakan?

Mengenakan seragam militer hijau, Min mengeklaim pihaknya dibenarkan berkudeta dengan patokan pada tuduhan "penipuan suara".

Dilansir BBC Senin (8/2/2021), dia mengeklaim komisi pemilu gagal menginvestigasi adanya kecurangan dan tak mengizinkan kampanye secara adil.

Komisi pemilu sebelumnya sudah menekankan tidak ada kecurangan yang terjadi selama penyelenggaraan pemilihan di November 2020.

Perwira tinggi berusia 64 tahun itu mengatakan, perebutan kekuasaan yang dilakukan Tatmadaw sejalan dengan konstitusi.

Dia pun memberikan janji kekuasaan mereka akan berbeda dari junta militer sebelumnya, yang berkuasa selama 49 tahun hingga 2011.

"Setelah masa darurat berakhir, pemilu yang bebas dan adil bakal diadakan menurut konstitusi," kata dia dikutip AFP.

Min berjanji partai yang menang akan mendapatkan transfer kekuasaan dari Tatmadaw, sejalan dengan semangat demokrasi.

Dia meminta kepada warga Myanmar untuk tidak mengikuti "perasaan mereka". Sebaliknya, mengikuti "fakta yang disediakan".

Jenderal Min juga mengumumkan pencabutan larangan virus corona, pembukaan sekolah, dan pagoda bagi pemeluk Buddha.

Dia juga menjanjikan etnis Rohingya yang mengungsi dalam operasi militer 2017 bakal dipulangkan ke Negara Bagian Rakhine.

Saat mengumumkan janji itu, militer menerapkan jam malam di kota besar seperti Yangon dan Mandalay, dari pukul 20.00 sampai 04.00.

Terkait dengan demonstrasi yang menentang dirinya, Min Aung Hlaing hanya berpesan bahwa tidak ada orang yang ada di atas hukum.

Meski begitu, televisi setempat sempat menyiarkan Tatmadaw akan "ambil tindakan" jika unjuk rasa sudah menyalahi aturan.

Ancaman itu direspons Phil Robertson, Wakil Direktur Asia untuk Human Rights Watch yang menyatakan kudeta sudah menghancurkan demokrasi maupun penegakan hukum.

"Karena itu, sangat konyol jika militer Myanmar mereka punya hak legal untuk memberangus aksi unjuk rasa yang berlangsung damai," sindirnya.