Tak Satu Suara, Dewan Keamanan PBB Ubah Pernyataan soal Kudeta Myanmar

Mereka juga menyerukan pembebasan semua tahanan termasuk Aung San Suu Kyi yang ditangkap militer Myanmar.

Namun, pernyataan yang ditulis Inggris itu tak lagi mengecam kudeta Myanmar seperti yang tertulis di draf pertama pada Selasa (2/2/2021).

Para diplomat mengatakan, China dan Rusia yang memiliki hak veto dan pendukung utama Myanmar di PBB, meminta lebih banyak waktu untuk menyempurnakan tanggapan dewan.

Pernyataan Dewan Keamanan PBB kemudian juga mendukung kembalinya dialog dan proses demokrasi di Myanmar.

"Lebih baik dengan teks sedikit daripada tidak sama sekali," kata seorang diplomat kepada AFP, mengingat negosiasi berjalan sulit dengan China sejak Selasa.

Perwakilan China untuk PBB pun mengatakan berkontribusi pada perubahan teks tersebut.

AFP mewartakan, kepemimpinan komunis "Negeri Panda" mengambil pendekatan non-konfrontatif terhadap kudeta Myanmar.

Beijing meminta semua pihak di Myanmar menyelesaikan pertikaian mereka, dan kantor berita pemerintah Xinhua pada Senin (1/2/2021) menggambarkan kudeta itu sebagai perombakan kabinet besar-besaran.

Myanmar adalah bagian penting dari proyek infrastruktur One Belt One Road (OBOR) yang diinisiasi China.

Sementara itu di Amerika Serikat, Presiden Joe Biden menyerukan pemulihan cepat demokrasi di Myanmar.

Kemudian Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, Uni Eropa, dan Australia mengecam kudeta Myanmar.

Militer Myanmar mengeklaim harus melakukan kudeta, karena menuduh ada kecurangan di pemilu November tahun lalu.

Pemilu Myanmar 2020 dimenangkan oleh Aung San Suu Kyi dan partainya, National League for Democracy (NLD), secara telak.

Kondisi darurat di Myanmar lalu ditetapkan selama setahun, dan militer akan mengadakan pemilu baru.