Khawatir Nasib Rohingya dalam Kudeta Myanmar, DK PBB Bakal Bertemu

Salah satu topik bahasan mereka adalah kekhawatiran bahwa krisis politik itu akan berdampak pada 600.000 Rohingya yang masih bermukim di sana.

Pada Senin (1/2/2021), Tatmadaw atau angkatan bersenjata Myanmar mengambil alih pemerintahan dari tangan pemerintah sipil.

Mereka menangkap sejumlah pemimpin sipil, seperti pemimpin de facto Aung San Suu Kyi, yang disebut menjadi tahanan rumah.

Pada 2017, tentara melakukan operasi penindakan di Rakhine, yang berakibat lebih dari 700.000 Muslim Rohingya mengungsi ke Bangladesh.

PBB melalui Sekretaris Jenderal Antonio Guterres dan negara Barat lainnya menuding Tatmadaw melakukan pembersihan etnis.

Juru bicara PBB Stephane Dujarric mengatakan, saat ini terdapat 600.000 warga Rohingya yang masih bertahan di Rakhine.

Sebanyak 120.000 di antaranya berada di kamp pengungsian. Dujarric menyebut mereka tak mendapat akses ke kesehatan maupun pendidikan.

"Jadi kekhawatiran kami adalah (kudeta) ini membuat situasi mereka lebih buruk," ujar dia dikutip Reuters via Channel News Asia Selasa (2/2/2021).

Karena itu berdasarkan sumber diplomat, ke-15 anggota Dewan Keamanan PBB akan menghelat pertemuan secara tertutup.

Kabar itu diperkuat keterangan Barbara Woodward, Duta Besar Inggris untuk PBB sekaligus Presiden DK untuk Februari.

"Kami ingin menangani ancaman jangka panjang ini demi terciptanya perdamaian dan keamanan. Tentu bekerja sama dengan Myanmar dan negara Asia Tenggara lainnya," paparnya.

China, yang didukung Rusia, melindungi Naypyidaw dari segala resolusi DK PBB atas operasi militer di Rakhine pada 2017.

Misi PBB "Negeri Panda" menyatakan, mereka berharap bisa menggali informasi lebih dari pertemuan DK Selasa waktu setempat.

"Adalah harapan kami juga dewan akan bertindak demi terciptanya stabilitas Myanmar daripada dewan mempererkeruhnya," ujar Beijing.

Sementara juru bicara kementerian luar negeri Wang Wenbin menuturkan, pemerintah berkontak dengan segala pihak demi terciptanya resolusi perdamaian.

Lebih lanjut, Dujarric juga menyerukan supaya Tatmadaw membebaskan Aung San Suu Kyi dan pemimpin sipil lain yang ditahan.

Dujarric menerangkan Utusan Khusus PBB Christine Schraner Burgener terus bergerak demi menyiapkan laporan ke DK PBB.