AS Serukan Penarikan Semua Pasukan Rusia dan Turki dari Libya Sesuai Perjanjian

WASHINHGTON DC, KOMPAS.com - Amerika Serikat (AS) telah menyerukan penarikan segera pasukan Rusia dan Turki dari Libya setelah tenggat waktu bagi mereka untuk pergi diabaikan.

Di bawah gencatan senjata yang didukung PBB yang ditandatangani pada Oktober tahun lalu, pasukan asing dan tentara bayaran ditarik keluar dari Libya dalam tenggat waktu 3 bulan.

Melansir Al Jazeera pada Kamis (28/1/2021), batas waktu itu berlalu pada Sabtu (23/1/2021) tanpa ada pergerakan yang diumumkan maupun diamati di lapangan.

"Kami menyerukan kepada semua pihak eksternal, termasuk Rusia, Turki dan UEA, untuk menghormati kedaulatan Libya dan segera menghentikan semua intervensi militer di Libya," kata penjabat duta besar AS Richard Mills pada Kamis (28/1/2021).

Hal itu disampaikan Mills selama pertemuan Dewan Keamanan PBB di Libya, yang telah menyaksikan pertempuran selama 1 dekade sejak penggulingan penguasa lama, Muammar Gaddafi.

"Berdasarkan perjanjian gencatan senjata Oktober, kami menyerukan kepada Turki dan Rusia untuk segera memulai penarikan pasukan mereka dari negara tersebut dan pemindahan tentara bayaran asing serta proxy militer yang telah mereka rekrut, biayai, sebarkan dan dukung di Libya," terang Mills.

Pernyataan AS itu muncul setahun setelah KTT Berlin mempertemukan pendukung dari faksi-faksi utama yang bertikai di Libya, dengan para pemimpin dunia yang berjanji untuk mengakhiri campur tangan asing dan bekerja menuju gencatan senjata permanen.

Melaporkan dari PBB, Al Jazeera melaporkan bahwa perkembangan terbaru kemungkinan besar akan "memusatkan pikiran di Turki dan UEA tentang bagaimana mereka akan membuat kesepakatan dengan pemerintahan Biden yang baru".

Sementara ini, Gedung Putih telah membekukan kesepakatan penjualan senjata yang disetujui oleh pemerintahan Trump, yaitu 50 jet tempur F-35 ke UEA.

Pasukan asing

PBB memperkirakan ada sekitar 20.000 tentara asing dan tentara bayaran yang membantu pihak lawan di Libya, yaitu Pemerintah Kesepakatan Nasional (GNA) yang diakui PBB di Tripoli dan komandan militer pemberontak Khalifa Haftar di timur.

Turki mendukung GNA. Ia juga memiliki pangkalan militer di Al-Watiya di perbatasan dengan Tunisia di bawah kesepakatan militer 2019.

Pada Desember lalu, Ankara memperpanjang 18 bulan otorisasinya untuk penempatan pasukan Turki di Libya, yang nampaknya mengabaikan kesepakatan gencatan senjata.

Haftar mendapat dukungan dari UEA, Perancis, Mesir, dan Rusia.

Sebagian besar pasukan asing terkonsentrasi di sekitar Sirte, di pangkalan udara Al-Jufra yang dikuasai oleh pasukan Haftar 500 km di selatan Tripoli dan lebih jauh ke barat di Al-Watiya.

Moskwa menyangkal adanya hubungan dengan tentara bayaran, tetapi para ahli PBB pada Mei lalu, mengkonfirmasi keberadaan milisi kelompok Wagner, yang diduga dekat dengan Presiden Rusia Vladimir Putin.