Diplomat AS: Pengumuman “Dini” di Situs Kemenlu AS 100 Persen Bukan Hack, Penyelidikan Internal Tengah Berjalan

WASHINGTON, KOMPAS.com - Pemberitahuan “dini” tentang mundurnya Presiden Amerika Serikat (AS) dan Wakilnya dalam situs Kementerian Luar Negeri AS (Kemenlu), diduga dilakukan oleh orang dalam di kementerian itu.

Pihak Kemenlu AS kini tengah mencari pelaku, yang diduga melakukan tindakan itu karena merasa “tidak puas” dengan pemerintah Trump, melansir Buzz Feed News pada Senin (11/1/2021).

Menurut dua diplomat yang saat ini masih menjabat, karyawan di Kementerian Luar Negeri AS itu, mengubah biografi Presiden Donald Trump dan Wakil Presiden Mike Pence.

Oknum itu menyatakan masa jabatan mereka akan segera berakhir pada Senin (11/1/2021), sembilan hari sebelum Presiden Terpilih Joe Biden dilantik.

Perubahan pada situs Kemenlu AS terjadi beberapa hari setelah Trump menghasut pemberontakan mematikan di Gedung Capitol AS.

Insiden tersebut mendorong Partai Demokrat memulai proses pemakzulannya untuk kedua kalinya, dan menyerukan agar Pence menggunakan Amandemen ke-25 untuk mencopot Trump dari jabatannya.

Dalam situs kementerian, Biografi presiden sempat diubah menjadi, “Masa jabatan Donald J. Trump berakhir pada 2021-01-11 19:49:00.”

Sedangkan biografi Wakil Presiden diubah menjadi “Masa jabatan Michael R. Pence berakhir pada 2021-01-11 19:44:22.”

Stempel waktu di halaman biografi Trump berubah beberapa kali. 

Kedua halaman dihapus sekitar pukul 15:50 waktu setempat. Kemudian diganti dengan tulisan “Kami minta maaf, situs ini sedang mengalami masalah teknis. Silakan coba lagi dalam beberapa saat."

Salah satu diplomat mengatakan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo telah memerintahkan penyelidikan internal atas masalah tersebut.

Penyelidikan dimulai dengan pekerja magang dan karyawan yang meninggalkan kementerian itu minggu ini dan seterusnya. Hal ini akan dilakukan hingga menjelang transisi ke pemerintahan Biden.

Kedua diplomat tersebut mengatakan bahwa penyelidikan atas masalah tersebut memiliki sejumlah tantangan. Pasalnya banyak orang memiliki akses administrator ke sistem pengelolaan konten, yang digunakan untuk situs resmi Kementerian Luar Negeri AS.

“Ini adalah sistem tertutup yang hampir tidak mungkin diretas, kata salah satu diplomat.

"Ini 100 persen bukan hack," kata mereka.

Dalam beberapa hari terakhir, puluhan diplomat karier AS menandatangani dua pernyataan perbedaan pendapat terhadap pemerintahnya. Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya.

“Mereka mengutuk Trump karena menghasut pemberontakan mematikan di Gedung Capitol pekan lalu,” seperti dilaporkan majalah Foreign Policy dan media lainnya.

Media tersebut melaporkan bahwa pernyataan kedua paling kuat menegur Pompeo.

Menlu AS itu dituding gagal mengeluarkan pernyataan tegas mengakui bahwa Presiden Terpilih Biden memenangkan pemilu 2020. Dia juga tidak memprotes Presiden yang menghasut tindakan kekerasan pemberontak terhadap Amerika Serikat.

Lebih dari 100 pegawai Kementerian Luar Negeri AS menandatangani penyataan protes tersebut. Tiga diantaranya mengatakan kepada BuzzFeed News bahwa mereka lebih suka reaksi yang lebih kuat bisa disampaikan.

Frustrasi mereka sebagian berasal dari pernyataan lemah Pompeo, yang diterbitkan dalam serangkaian unggahan di Twitter pada Rabu (6/1/2021).

Dia hanya menyebut penyerbuan Gedung Capitol "tidak dapat diterima," tetapi tidak memasukkan penyebutan Trump.

Dihubungi untuk mengomentari perubahan situs pada Senin (11/1/2021), Gedung Putih mengarahkan BuzzFeed News ke pihak Kementerian Luar Negeri AS, yang tidak segera memberikan tanggapan.