Trump Peringatkan Pejabat Luar Negeri AS untuk Tidak Memulai Perang Dunia III dengan Iran

WASHINGTON DC, KOMPAS.com - Presiden Donald Trump telah memberitahu penasihat kebijakan luar negerinya bahwa mereka dapat melakukan apa pun terhadap Iran, tapi melarang "memulai Perang Dunia III".

Pejabat pemerintahan mengatakan kepada The Daily Beast bahwa presiden akan meninggalkan Gedung Putih itu telah menyerahkan kewenangan dalam mengambil keputusan terhadap Iran, kepada Menteri Luar Negeri Mike Pompeo dan anggota lainnya di Gedung Putih.

Para pejabat mengatakan bahwa presiden AS telah memberi wewenang kepada Pompeo dan pejabat yang lain untuk memberikan tindakan apa pun yang mereka mau kepada Iran sebelum masa keperesidenannya berakhir.

Namun, dengan catatan, yaitu melarang untuk memulai "Perang Dunia III", sebagaimana yang dilansir dari The Independent pada Jumat (4/12/2020).

Presiden dari Partai Republik ini secara pribadi telah terlibat dalam pendekatan "tekanan maksimum" pemerintah terhadap Iran sejak 2016.

Trump memberikan berbagai macam sanksi terhadap Iran dan memerintahkan pembunuhan jenderal tertingginya, yaitu Qassem Soleimani pada 3 Januari 2020, menurut laporan Business Insider.

Sejak pemilu AS 3 November, Trump telah berusaha merusak hubungan AS dengan Iran lebih jauh, setelah dilaporkan bahwa presiden terpilih, Joe Biden, akan mengambil pendekatan yang lebih halus dengan Iran.

Biden dikabarkan akan mengembalikan keterlibatan AS dalam kesepekatan nuklir antara Iran dengan kekuatan negara lainnya di dunia, yang mana AS telah menarik diri di bawah pemerintahan Trump, pada 2018.

Kemudian, ia diperkirakan akan menawarkan bantuan keuangan negara sebagai imbalan atas pembatasan kegiatan nuklir.

Pada awal November, Trump bertanya kepada para pembantu utamanya apakah AS dapat menyerang situs nuklir utama Iran, ketika dia mencoba untuk menyalakan kembali ketegangan di wilayah tersebut, menurut The New York Times.

Namun, seorang pejabat mengatakan bahwa Trump baru-baru ini meninggalkan upaya pribadinya untuk melemahkan Biden di Iran, dan secara tidak sadar termakan oleh upayanya yang sia-sia untuk membatalkan hasil pemilu AS 2020.

Para pejabat mengatakan bahwa Pompeo dan timnya telah membuat kemajuan dalam tindakan yang ingin mereka ambil dan sekarang berencana untuk menerapkan lebih banyak sanksi terhadap Iran selama beberapa pekan ke depan.

Pekan lalu, AS telah memberlakukan sanksi terhadap perusahaan-perusahaan di Rusia dan China yang membantu Iran dengan program misilnya.

Sementara, para pejabat mengatakan kepada The Daily Beast bahwa individu dan organisasi yang terkait dengan Iran akan terkena sanksi selama beberapa hari ke depan.

Pemerintahan Trump juga diyakini telah mengetahui rencana pembunuhan seorang ilmuwan nuklir senior Iran, Mohsen Fakhrizadeh, sebelum dia tewas dalam serangan yang ditargetkan di Teheran, Iran, pekan lalu.

Israel, yang merupakan sekutu dekat AS, diduga berada di balik serangan itu, menurut Politico.

Iran telah mengancam akan membalas kematian Fakhrizadeh dan Soleimani.

Pada Rabu, Washington Post melaporkan bahwa pemerintahan Trump akan menarik puluhan diplomatnya dari kedutaan AS di Baghdad, Irak, karena ketegangan meningkat di seluruh wilayah.

Penarikan diplomat itu digambarkan oleh seorang pejabat Departemen Luar Negeri AS sebagai "pertaruhan", menjelang peringatan pembunuhan perwira militer senior Iran, Soleimani, oleh serangan pesawat tak berawak AS di Baghdad.

Pejabat itu, yang berbicara tanpa menyebut nama, mengatakan bahwa penarikan staf AS di Baghdad akan berlanjut setelah tanggal peringatan pembunuhan.

Kepresidenan Donald Trump berakhir pada 20 Januari.

Departemen Luar Negeri tidak memberikan konfirmasi resmi tentang pengurangan staf di Baghdad, tetapi mengatakan kepada Washington Post bahwa memastikan keselamatan karyawan AS adalah "prioritas tertinggi".

"Departemen Luar Negeri terus menyesuaikan kehadiran diplomatiknya di Kedutaan dan Konsulat di seluruh dunia sejalan dengan misinya, lingkungan keamanan lokal, situasi kesehatan, dan bahkan hari libur," kata seorang pejabat departemen.

Mereka mengonfirmasi bahwa duta besar AS Matthew Tueller akan tetap berada di Irak, sedangkan kedutaan akan tetap beroperasi seperti biasa.