AS Sebut China telah Melakukan Kegiatan Ilegal di Laut China Selatan

Pernyataan Pompeo tersebut adalah sikap terbaru dari pemerintahan Presiden Donald Trump untuk meningkatkan dukungan terhadap negara-negara Asia Tenggara terkait sengketa Laut China Selatan dengan Beijing.

Di sisi lain, pernyataan Pompeo semakin menyulut perselisihan dengan China menjelang masa pemilihan presiden AS pada November mendatang.

"Kami memperjelas bahwa klaim Beijing atas sumber daya lepas pantai di sebagian besar Laut China Selatan, sepenuhnya melanggar hukum, seperti kampanye penindasan untuk mengendalikan mereka," kata Pompeo dilansir dari AFP pada Selasa (14/7/2020).

Kemudian, Pompeo berkata, "Dunia tidak akan membiarkan Beijing memperlakukan Laut China Selatan sebagai kerajaan maritimnya."

Di Laut China Selatan mengandung simpanan minyak dan gas yang berharga dan merupakan saluran vital bagi perdagangan dunia.

Sehingga, AS telah lama menolak klaim otoritas Beijing di Laut China Selatan tersebut.

Lalu, secara tegas Pompeo mengatakan bahwa pemerintah AS memberi dukungan kepada negara Asia Tenggara, termasuk Filipina dan Vietnam, setelah bertahun-tahun Washington mengatakan tidak akan berpihak.

"Amerika mendukung sekutu dan mitra Asia Tenggara kami, dalam melindungi hak kedaulatan mereka atas sumber daya lepas pantai, konsisten dengan hak dan kewajiban mereka berdasarkan hukum internasional," kata Pompeo.

Ia mengatakan bahwa pihaknya bersama dengan komunitas internasional akan membela kebebasan laut dan menghormati kedaulatan, serta menolak setiap dorongan untuk memaksa "kekuatan" di Laut China Selatan atau wilayah yang lebih luas.

Menolak alasan klaim

Beijing mengklaim sebagai besar Laut China Selatan berdasarkan Nine-Dash Line atau sembilan garis putus-putus, yang ada dalam peta 1940-an.

China telah menghabiskan waktu bertahun-tahun membangun pangkalan militer di pulau-pulau buatan yang disengketakan, untuk memperkuat klaimnya.

Bersamaan dengan itu, China melakukan proses diplomatik untuk menyelesaikan perselisihan selama hampir dua dekade.

Menanggapi pernyataan Pompeo kemarin, pada hari ini, China mengatakan tuduhan pelanggaran hukum "sepenuhnya tidak dapat dibenarkan".

"Kami menyarankan AS untuk sungguh-sungguh menghormati komitmennya untuk tidak memihak pada masalah kedaulatan wilayah, menghormati upaya negara kawasan untuk Laut Cina Selatan yang damai dan stabil, dan menghentikan upayanya mengganggu dan menyabotase perdamaian dan stabilitas regional," kata kedutaan China di Washington.

Pernyataan tersebut menuduh Amerika Serikat berusaha "menabur perselisihan" antara China dan sesama penuntutnya di laut.

Pompeo mengeluarkan pernyataannya untuk menandai ulang tahun keempat keputusan pengadilan yang memihak Filipina terhadap garis sembilan garis putus-putus, yang dikeluarkan pada 12 Juli 2016.

Berdasarkan keputusan pengadilan tersebut, Pompeo mengatakan bahwa China tidak dapat mengajukan klaim berdasarkan Karang Scarborough atau Kepulauan Spratly, sebuah kepulauan yang tidak berpenghuni luas.

AS juga menolak klaim Beijing di perairan sekitar Vanguard Bank di Vietnam, Lucania Shoals di lepas pantai Malaysia, perairan yang dipertimbangkan dalam zona ekonomi eksklusif Brunei dan Natuna di Indonesia.

"Setiap tindakan China untuk penangkapan ikan di negara lain atau pengembangan hidrokarbon di perairan tersebut secara sepihak adalah melanggar hukum," kata Pompeo.

Pompeo juga menolak klaim Beijing terhadap wilayah paling selatan, Karang James yang dikelola Malaysia, yang berjarak 1.800 kilometer (1.150 mil) dari daratan China.

Keputusan 2016 dikeluarkan oleh pengadilan di bawah Konvensi PBB tentang Hukum Laut. Pompeo mencatat bahwa China adalah pihak yang diatur juga dalam keputusan itu, dan menyebut keputusan itu mengikat secara hukum.

Gesekan lintas batas

Pernyataan Pompeo terkait Laut China Selatan itu muncul di tengah meningkatnya ketegangan di sekitar China, termasuk bentrokan perbatasan yang terjadi bulan lalu dengan India.

Pompeo menyebut bahwa ketegangan yang terjadi di sekitar China adalah bagian dari strategi Beijing untuk menantang para negara tetangganya.

Presiden AS, Donald Trump juga mengecam keras China karena tidak berbuat lebih banyak untuk menghentikan pandemi virus corona, yang mana awal kemunculannya berada di Wuhan, China pada akhir tahun lalu.

Para kritikus baik di dalam maupun di luar negeri mengatakan bahwa Trump tengah berusaha untuk mengalihkan perhatian publik menjelang pemilihan presiden AS pada November, tentang penanganannya terhadap virus di AS, yang sejauh ini telah menelan korban tewas tertinggi dibandingkan negara mana pun.

Trump, setelah seruan bipartisan di Kongres, juga telah meningkatkan tekanan kepada China atas tindakan penahanan terhadap lebih dari satu juta warga Uighur dan Muslim Turki lainnya.

AS pekan lalu memberlakukan sanksi pada pejabat China atas Xinjiang, yang mengarah ke upaya balas dendam oleh Bejiing terhadap anggota parlemen senior Amerika.