Diancam Trump, India Perlunak Larangan Ekspor Obat Malaria untuk Obati Covid-19

Pada Sabtu (4/4/2020), Delhi mengonfirmasi mereka melarang pengiriman hidroklorokuin, yang menunjukkan hasil menjanjikan berdasarkan penelitian di Perancis dan China.

Berdasarkan pemberitaan media setempat, Negeri "Bollywood" merupakan produsen sekaligus eksportir terbesar obat malaria itu di dunia.

Karena larangan itu, stok hidroklorokuin global terbatas, dan membuat Trump gerah, sebagaimana diwartakan AFP Selasa (7/4/2020).

Presiden 73 tahun itu mengatakan, dia telah mendesak Perdana Menteri Narendra Modi untuk mempercepat pengiriman, seraya mengancam bakal ada "pembalasan".

"Jika sampai dia (Modi) tidak mengeluarkan, tentunya tidak apa-apa. Tapi, tentu bakal ada pembalasan. Mengapa tidak?" ancam sang presiden.

Menanggapi ancaman tersebut, Kementerian Luar Negeri India langsung menyatakan telah memberi izin bagi hidroklorokuin dan paracetamol.

Nantinya, dua jenis obat itu bakal "dikirimkan kepada kepada negara tetangga yang membutuhkan berdasarkan jumlah yang disepakati".

"Kami juga akan menyediakan obat penting ini ke negara yang benar-benar terdampak oleh wabah," terang juru bicara Anurag Srivastava.

Srivastava menerangkan, obat malaria tersebut bakal dimasukkan ke dalam kategori berlisensi dan terus dimonitor oleh pemerintah India.

Trump begitu memuji hidroklorokuin dan klorokuin sebagai obat Covid-19, meski pakar memperingatkan diperlukan penelitian lanjutan untuk menjamin efektivitasnya.

Selama bertahun-tahun, dua obat itu digunakan untuk melawan malaria, tetapi jenis itu mempunyai efek samping. Terutama jika digunakan dalam dosis tinggi atau dicampur obat lain.

Badan Obat Eropa pekan lalu memperingatkan, hidroklorokuin dan klorokuin tidak boleh dipakai sebagai pengobatan terhadap pasien virus corona.

Pengecualian bisa diberikan jika keduanya digunakan untuk uji klinis atau terjadi "keadaan darurat" yang membutuhkan khasiatnya.

Times of India memberitakan, India tidak hanya ditekan Trump. Melainkan juga dari Brasil, Perancis, Jerman, maupun Perdana Menteri Australia, Scott Morrison.