Mendikbud Nadiem: Marketplace Guru Beri Manfaat Positif bagi Guru dan Sekolah

KOMPAS.com - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek), Nadiem Makarim mengaku sedang menyiapkan platform baru untuk para guru. Nantinya platform itu bernama 'marketplace guru'.

Platform itu akan diimplementasikan pada 2024 yang nantinya menjadi basis data, agar semua sekolah bisa mengakses calon guru untuk mengajar di sekolah.

Baca juga: Kampus Harus Patuh Permendikbudristek 7, Kemendikbud: Jika Tidak Dapat Sanksi Ini

Lalu, calon guru lebih fleksibel dalam mendaftar dan memilih lokasi mengajar tanpa harus menunggu lagi proses perekrutan guru secara terpusat.

Adanya rencana itu langsung direspons oleh Komisi X DPR RI yang membawahi bidang pendidikan.

Menurut Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian, marketplace guru merupakan aplikasi yang baik untuk mengakomodir para guru.

Lalu, kata dia, aplikasi ini juga memberikan database yang baik terkait kondisi masing-masing sekolah. Sehingga kebutuhan guru akan terpenuhi dengan marketplace guru ini.

"Bayangkan saja, saat ini mungkin masih banyak juga tadi ditemukan sekitar 40 kabupaten/kota dan 5 pemerintah provinsi (Pemprov) yang belum berikan formasi guru-guru PPPK, jadi dengan adanya aplikasi ini bisa terlihat dengan baik," ucap dia mengutip laman YouTube DPR RI, Rabu (31/5/2023).

Nantinya juga, kata dia, ada beberahal kebihakan yang harus diubah, tadinya formasi PPPK diberikan kepada pemerintah daerah, maka mungkin bisa diberikan kepada pemeriintah pusat.

"Jadi ini memberikan solusi yang lebih fleksibel dan lebih baik bagi mereka yang khususnya sudah lolos passing grade (jadi guru PPPK)," tutur dia.

Maka dari itu, marketplace guru ini bisa menyelaraskan formasi dan pelamar guru PPPK.

Baca juga: 23 Kampus Ditutup, akibat Jual Beli Ijazah dan Gunakan Dana KIP Kuliah

Asal tahu saja, Menteri Nadiem juga telah mengatakan marketplace guru mengembalikan kemerdekaan dan otonomi kepada sekolah untuk melakukan perekrutan.

Nadiem mengatakan, dengan penguncian anggaran untuk pembayaran guru, maka tidak akan menimbulkan masalah guru honorer di masa depan.

"Sistem ini didukung teknologi satu-satunya cara menghentikan perekrutan guru honorer baru, tapi memberikan kesempatan maksimal semua sekolah untuk memenuhi kebutuhannya, tanpa menunggu siklus perekrutan pusat," ungkap Nadiem.

Tak lupa, pemerintah pusat akan mentransfer anggaran langsung kepada sekolah. Dan anggaran hanya boleh digunakan untuk perekrutan guru yang ada di dalam marketplace guru.

Baca juga: Kemendikbud Masih Selidiki 29 Kampus yang Bermasalah

"Dana ditransfer ke rekening berbeda dengan rekning BOS. Jadi dikunci dananya untuk yang benar-benar boleh menjadi guru," ungkap dia.