Pendaftaran Poltekim dan Poltekip Dibuka, Begini Cara Daftarnya

KOMPAS.com – Sekolah kedinasan Politeknik Imigrasi (Poltekim) dan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) kembali membuka pendaftaran calon taruna tahun 2023.

Jumlah formasi yang ditetapkan adalah 525 taruna/taruni untuk kategori umum dan 85 taruna/taruni untuk putra/putri Papua/Papua Barat. Pengumuman pendaftaran telah dimuat melalui laman berikut.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkumhan Komisaris Jenderal (Komjen) Polisi Andap Budhi Revianto mengatakan, jumlah 525 taruna/taruni formasi umum dan 85 taruna/taruni formasi pegawai tersebut akan dibagi sesuai dengan kebutuhan kedua sekolah kedinasan.

“Sebanyak 525 taruna/taruni formasi umum terbagi ke dalam 300 taruna/taruni untuk Poltekim dan 225 taruna/taruni untuk Poltekip. Begitu pula dengan 85 taruna/taruni formasi pegawai yang dirinci ke dalam 10 taruna/taruni Poltekim dan 75 taruna/taruni Poltekip,” ungkap Andap dalam keterangan pers yang diterima Kompas.com, Kamis (30/3/2023).

Baca juga: Mudik Aman dan Sehat, Kemenkumham Berangkatkan 800 ASN dengan 20 Unit Bus

Untuk diketahui, formasi umum dan pegawai terbuka bagi seluruh warga negara Indonesia (WNI) yang tentunya memiliki kriteria yang sesuai dengan yang sudah ditetapkan.

Pelamar wajib melakukan pendaftaran secara online melalui laman https://dikdin.bkn.go.id dan mengunggah berkas dokumen yang dipersyaratkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

Pelamar hanya boleh memilih satu pilihan sekolah kedinasan, jika lebih dari itu maka secara otomatis dinyatakan gugur.

Andap menjelaskan, penerimaan ini berlaku secara bersih, gratis, dan menjunjung tinggi transparansi untuk meniadakan kecurangan.

“Proses seleksi akan dilakukan secara transparani dan akuntabel. Jangan percaya jika ada orang atau oknum yang menawarkan jasa bantuan dengan imbalan tertentu supaya bisa lulus. Laporkan segera pada kami melalui aplikasi yang ada jika terdapat kecurangan atau indikasi transaksi,” ujar Andap.

Baca juga: Kemenkumham: Pemberian Remisi Hari Raya Nyepi Hemat Biaya Makan Rp 705,8 juta

Seluruh layanan informasi, lanjut Andap, akan dilakukan secara online serta menghindari komunikasi tatap muka antar pelamar dan penyelenggara.