Haifa Segeir: Perkumpulan Sekolah SPK Indonesia Tegas Menolak Wacana Pengenaan PPN

Kompas.com - 18/09/2021, 09:19 WIB
Haifa Segeir, Ketua Perkumpulan Sekolah SPK Indonesia DOK. PRIBADIHaifa Segeir, Ketua Perkumpulan Sekolah SPK Indonesia

 

KOMPAS.com - Perkumpulan Sekolah SPK (Satuan Pendidikan Kerjasama) Indonesia secara tegas menolak wacana pengenaan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) pada sekolah-sekolah SPK. 

"Kami, Perkumpulan Sekolah SPK Indonesia menyatakan keberatan dan penolakan atas pengenaan PPN pada Satuan Pendidikan," tegas Haifa Segeir, Ketua Perkumpulan Sekolah SPK Indonesia melalui rilis resmi (17/9/2021).

Haifa Segeir yang juga merupakan Ketua Yayasan SPK New Zealand School Jakarta menyampaikan, Perkumpulan Sekolah SPK Indonesia telah mengirimkan surat resmi dengan Nomor: 112/PSSI/E/IX/2021 terkait keberatan ini kepada Menkeu, Mendikbud Ristek dan Dirjen Pajak.

Haifa menambahkan, surat keberatan tersebut juga ditembuskan kepada Presiden RI, Komisi X DPR RI serta Menko PMK.

Mengutip surat keberatan tersebut, ada beberapa alasan yang menjadi keberatan pihak Perkumpulan Sekolah SPK Indonesia atas wacana pengenaan PPN terhadap sekolah SPK:

1. Tidak sejalan amanat pasal 31 UUD 1945

Haifa Segeir menilai, pengenaan PPN kepada institusi pendidikan tidak sejalan dengan amanat UUD 1945 pasal 31 ayat 1 dan 2 di mana disebutkan bahwa “(1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.”

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Berdasarkan hal tersebut, lanjut Haifa, sudah sepatutnya pemerintah mendorong meratanya akses pendidikan (berkualitas) untuk semua kalangan.

Baca juga: Menurut Sri Mulyani, Sekolah dan Layanan Kesehatan Ini akan Kena PPN

 

Dengan mengenakan PPN, lanjutnya, akan membuat pendidikan (berkualitas) menjadi semakin tidak terjangkau semua kalangan dan tidak memberikan hak warga negara untuk mendapatkan akses atas pendidikan (berkualitas).

"Perlu kami informasikan di sini bahwa sebagian besar siswa siswi yang bersekolah di SPK adalah siswa siswi warga negara Indonesia. Hanya sebagian kecil SPK yang memiliki siswa siswi asing yang lebih banyak daripada siswa siswi warga negara Indonesia," ungkap Haifa.

2. SPK berada dalam sistem pendidikan nasional

Dalam kesempatan sama, Haifa menjelaskan, SPK merupakan satuan pendidikan yang berada dalam Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5 Ayat 1 Permendikbud 31 Tahun 2014 dimana SPK WAJIB memenuhi 8 standar nasional Pendidikan dan secara berkala menjalani proses akreditasi yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.