Mendorong Pendekatan Advokasi dan Pendidikan dalam Isu RUU PPRT

Kompas.com - 18/06/2020, 20:56 WIB
Kowani dan Komnas Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan menggelar webinar memperingati Hari Pekerja Rumah Tangga Internasional, Selasa (16/6/2020). DOK. FB/KOMNAS PEREMPUANKowani dan Komnas Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan menggelar webinar memperingati Hari Pekerja Rumah Tangga Internasional, Selasa (16/6/2020).

KOMPAS.com - Pendidikan dapat menjadi kunci dalam meningkatkan kesejahteraan PRT (pekerja rumah tangga). Isu penting ini mengemuka dalam diskusi daring menyambut Hari PRT Internasional (16/6/2020) yang diadakan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan dan Kowani.

Kekhawatiran pengesahan RUU PPRT (Rancangan Undang Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga) terkait jenjang pendidikan minimal SMA yang dianggap membatasi PRT nantinya, sebenarnya justru menjadi pintu masuk untuk peningkatan kesejahteraan PRT yang didominasi perempuan.

"Dengan meningkatnya standar jenjang pendidikan, hal ini sebenarnya justru akan mendorong meningkatnya kesejahteraan dan juga skill dari pada PRT ini," jelas Giwo Rubianto Wiyogo, Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia (Kowani) yang menjadi salah satu narasumber.

Baca juga: Dirjen Vokasi Buka Bantuan Pelatihan Kecakapan Kerja dan Wirausaha, Ini Tautannya

Penguatan pendidikan untuk kesejahteraan

Lebih jauh Giwo menyampaikan, rendahnya pendidikan PRT akan membuat posisi PRT menjadi rentan terhadap berbagai tindak eksploitasi dan bahkan kekerasan.

Menurutnya, selain advokasi di bidang hukum, pendidikan juga menjadi kunci untuk menghilangkan bahaya eksploitasi dan juga tindak kekerasan. Tidak hanya itu, menurutnya, pendidikan dapat menjadi pintu masuk untuk meningkatkan sejahteraan PRT.

"Jika pendidikan meningkat, skill meningkat otomatis ini akan menjadi nilai tambah bagi pekerja yang akan berdampak sejalan pada peningkatan penghasilan dari PRT," ujarnya.

Namun, yang menjadi tantangan, tambahnya Giwo, kurikulum di Indonesia masih terlalu umum dan belum mengarah pada peningkatan kualitas kompetensi seperti halnya negara lain.

Selain SMK, menurutnya, balai-balai pelatihan untuk meningkatkan kompetensi yang sebenarnya pernah dijalankan di Indonesia, dapat kembali ditingkatkan untuk memperkuat SDM Indonesia," ujarnya.

"Harapan kita, apa yang menjadi visi Presiden Jokowi di masa jabatan keduanya tidak ditinggalkan. Jangan hanya berfokus pada pemulihan ekonomi akibat Covid saja, namun juga perlu tetap membangun SDM Indonesia termasuk perempuan," tegasnya.

Isu perempuan dan PRT

Dalam kesempatan sama, Koordinator Nasional Jala PRT Lita Anggraini mengangkat 3 isu terkait pengesahan RUU PPRT. Ketiga hal terkait itu yakni; rekrutmen, perlindungan, dan relasi. Termasuk di dalamnya pengakuan bagi PRT sebagai "pekerja", bukan "pembantu".

Halaman Selanjutnya
Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X