Pasca-relokasi, Sosiolog UGM Minta Pemda DIY Jamin PKL Malioboro

KOMPAS.com - Sosiolog UGM, Wahyu Kustiningsih, berharap Pemerintah Provinsi (Pemprov) DIY memperhatikan keberlangsungan sosial ekonomi pedagang kaki lima (PKL) pasca-relokasi dari kawasan Malioboro.

Salah satunya dengan membuat program yang mampu memberikan jaminan bagi keberlangsungan sosial ekonomi PKL Malioboro pasca-relokasi.

"Perlu dipertimbangkan oleh pemerintah pasca-relokasi tidak serta-merta melepas. Namun, diikuti pendampingan atau program yang membuat PKL membuat kondisi sosial ekonomi PKL tetap berjalan," kata dia, dilansir dari laman UGM, Jumat (4/2/2022).

Dia mengatakan, relokasi bukan hanya sekadar memindahkan komunitas pedagang ke kawasan baru dan mengelompokkan berdasar jenis dagangan.

Namun, perlu diperhatikan pula ikatan sosial yang nantinya terbentuk di tempat baru apakah memiliki risiko konflik.

Dampak terburuk dari relokasi bagi PKL adalah turunnya pendapatan karena sepinya pengunjung.

Ditambah lagi, kata dia, saat ini Tanah Air masih berada dalam kondisi krisis akibat pandemi Covid-19.

Apabila situasi ini tidak teratasi, risiko munculnya tindakan negatif atau kriminal tinggi.

"Dengan relokasi apakah wisatawan akan berkunjung kesana ini perlu dipertimbangkan," ucap dosen Departemen Sosiologi UGM ini.

Oleh sebab itu, dia kembali menegaskan perlunya Pemprov DIY mengembangkan program-program yang bisa menjamin PKL Malioboro setelah relokasi, antara lain dengan membuat rekayasa alur atau rekayasa sosial.

Misalnya, dengan menjadikan ruang yang ditempati PKL Malioboro saat ini sebagai ikon baru dari Kota Yogyakarta.

Dengan begitu, dapat menarik wisatawan untuk berkunjung ke tempat relokasi.

"Jadikan ruang baru ini sebagai ikon baru sehingga wisatawan akan merasa tidak lengkap jika ke Yogyakarta tidak berkunjung ke tempat ini," tutur dia.