Sekolah di Wilayah PPKM Level 4 Tidak Boleh Jalani PTM Terbatas

KOMPAS.com - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengakui sekolah maupun perguruan tinggi yang berada di wilayah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 tidak boleh menjalani pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas.

Sehingga tetap menjalankan pembelajaran jarak jauh (PJJ).

Hal itu menanggapi seruan pemerintah dalam memperpanjang PPKM Jawa-Bali sampai dengan 16 Agustus 2021.

Sedangkan sekolah di wilayah PPKM level 1-3 boleh menjalankan PTM terbatas.

"Meski boleh PTM terbatas, sekolah di PPKM level 1-3 harus tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, serta kesehatan dan keselamatan seluruh insan pendidikan dan keluarganya," ucap Plt. Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbud Ristek Hendarman, Jakarta, Selasa (10/8/2021).

Dia mengaku, pelaksanaan pembelajaran di wilayah PPKM level 1-3 dapat dilakukan melalui PTM terbatas atau PJJ sesuai dengan pengaturan dalam SKB 4 Menteri.

Dia menjelaskan, pembelajaran di masa pandemi Covid-19 berlangsung secara dinamis.

Asalkan menyesuaikan risiko kesehatan dan keselamatan masing-masing wilayah sebagaimana ditetapkan pada Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri).

Terdapat tiga Inmendagri yang diterbitkan Senin (9/8/2021), yakni Inmendagri Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan PPKM Level 4, Level 3, dan Level 2 Covid-19 di Wilayah Jawa dan Bali.

Kemudian, ada Inmendagri Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan PPKM level 4 Covid-19 di Wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Papua.

Terakhir, ada Inmendagri Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan PPKM level 3, level 2, dan level 1 Serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19.

Dia menegaskan, orangtua atau wali pada wilayah PPKM level 1-3 memiliki kewenangan penuh dalam memberikan izin kepada anaknya untuk memilih antara mengikuti PTM terbatas atau PJJ.

"Sekolah wajib menyediakan opsi PTM terbatas dan PJJ, serta tidak melakukan diskriminasi kepada peserta didik yang memilih opsi PJJ," sebut dia.

Lima kunci keberhasilan PTM terbatas

Hendarman menyebut, ada lima kunci yang harus dijalani sekolah maupun perguruan tinggi saat menjalankan PTM terbatas.

Pertama, terkait kondisi kelas. Di mana individu dalam satuan pendidikan SMA, SMK, MA, MAK, SMP, MTs, SD, MI, dan program kesetaraan harus memperhatikan jaga jarak minimal 1,5 meter dan maksimal 18 peserta didik per kelas (sekitar maksimal 50 persen).

Selanjutnya, SDLB, MILB, SMPLB, MTsLB dan SMLB, MALB juga harus memperhatikan jaga jarak minimal 1,5 meter dan maksimal lima peserta didik per kelas (sekitar maksimal 62-100 persen).

"Sementara itu, PAUD harus memperhatikan jaga jarak minimal 1,5 meter dan maksimal lima peserta didik per kelas (sekitar maksimal 33 persen)," kata dia.

Kedua, jumlah hari dan jam PTM terbatas dengan pembagian rombongan belajar (shift) yang dapat ditentukan oleh satuan pendidikan dengan tetap mengutamakan kesehatan dan keselamatan warga satuan pendidikan.

Ketiga, mematuhi setiap perilaku wajib di seluruh lingkungan satuan pendidikan.

Yaitu, menggunakan masker kain tiga lapis atau masker sekali pakai/masker bedah yang menutupi hidung dan mulut sampai dagu dan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer).

Kemudian, menjaga jarak minimal 1,5 meter, tidak melakukan kontak fisik seperti bersalaman dan cium tangan, dan menerapkan etika batuk/bersin.

Keempat, terkait kondisi medis warga satuan pendidikan.

Di mana warga pendidikan harus dalam kondisi sehat dalam menjalankan PTM terbatas.

"Jika mengidap penyakit penyerta (komorbid) juga harus dalam kondisi terkontrol.

Terutama, tidak memiliki gejala Covid-19, termasuk bagi orang yang serumah dengan warga satuan pendidikan," jelas dia.

Kelima, kegiatan yang berpotensi menjadi kerumuman tidak diperbolehkan terjadi di satuan pendidikan saat menjalankan PTM terbatas.