Gredu Siap Dukung Belajar Tatap Muka di Sekolah

KOMPAS.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim telah memberikan wewenang kepada Pemerintah Daerah, Kantor Wilayah (Kanwil), dan Kementerian Agama untuk mengizinkan belajar tatap muka di seluruh Indonesia di awal Januari 2021.

Dengan kebijakan baru ini maka penentuan izin sekolah tatap muka bukan lagi ditentukan berdasarkan zona risiko Covid-19.

Terkait rencana pembukaan belajar tatap muka sekolah di Januari 2021, Gredu yang merupakan bagian dari sistem ekosistem pendidikan di Indonesia sangat mendukung sepenuhnya kebijakan terbaru dari Kemendikbud. Meski demikian tetap mempertimbangkan para siswa yang tidak dapat hadir di sekolah karena berbagai kendala.

"Oleh karena itu kami sangat mendukung apabila pemerintah menetapkan Sistem Belajar Campuran (SBC) atau blended learning untuk membantu pembelajaran tetap berlangsung secara efisien dan efektif," ucap CEO Gredu Rizky Anies lewat siaran yang diterima media, Jumat (4/12/2020).

Sejumlah kendala, kata dia, akan dihadapi oleh sekolah yang membuka belajar tatap muka di awal tahun depan. Selain harus ketat dalam mengedepankan protokol kesehatan, sekolah perlu mengantongi izin dari kepala sekolah dan orangtua siswa melalui komite sekolah.

Adapun beberapa ketentuan lainnya, yakni:

"Sementara itu, belum ada kepastian terkait status kehadiran bagi tenaga pendidik pada pembelajaran tatap muka," kata dia.

Gredu andalkan SBC

Untuk itulah, lanjut dia, Gredu lebih mengandalkan Sistem Belajar Campuran (SBC) sebagai jembatan awal agar jadwal belajar dapat dilaksanakan bergiliran seperti piket. Sistem ini juga memastikan siswa akan memperoleh kualitas pembelajaran yang setara secara daring (online) atau luring (offline).

"Dengan adanya SBC, Gredu berharap para guru tidak perlu harus mengajar dua kali atau kebingungan dalam menyeimbangkan kualitas pembelajaran ke siswa," jelas dia.

Dia menjelaskan, selama Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) sejak April hingga Desember 2020, Gredu telah menambah kerja sama dengan lebih dari 300 sekolah di tanah air. Hal ini menunjukkan bahwa online platform yang mendukung terlaksananya PJJ memang dibutuhkan selama kondisi pandemi dan terbukti cukup efektif khususnya bagi masyarakat perkotaan.

"Di sisi lain, masyarakat mulai terbuka untuk belajar melek teknologi," ungkapnya.

Dia mengakui bahwa proses transisi untuk mengubah kebiasaan bersekolah secara konvensional menuju digital tidaklah mudah.

Berdasar hasil penelusuran, kendala utama proses digitalisasi dipicu karena ketimpangan tingkat literasi digital dan kepemilikan gawai. Problem seperti ini terasa ketika Penilaian Tengah Semester (PTS) pada September 2020 silam.

"Gawai yang tidak kompatibel, isu kuota dan kecepatan internet, serta pemahaman tentang aplikasi Gredu yang masih belum maksimal, menyebabkan proses PTS menjadi sedikit terhambat," terang Rizky.

Galang donasi untuk ponsel siswa

Guna mengatasi hambatan yang terjadi saat PTS berlangsung, dia menekankan, Gredu telah melakukan penggalangan donasi ponsel bagi siswa yang tidak mampu. Bersama Kitabisa.com dan Kumparan Derma, Gredu menggelar kampanye #UnitGawaiDarurat untuk meningkatkan kemampuan dalam menjalankan aplikasi belajar online.

Selain itu, Gredu juga mendirikan posko secara berkala untuk mengatasi permasalahan yang dialami pengguna, hingga membantu menyediakan materi cetak bagi sekolah yang mayoritas peserta didiknya belum memiliki gawai.

Pada Rabu (2/12/2020), Gredu kembali menguji platform pendidikannya selama pelaksanaan Penilaian Akhir Semester (PAS). Di dua hari pertama, jumlah siswa yang mengerjakan PAS melalui platform Gredu tercatat mengalami kenaikan signifikan dibandingkan saat Penilaian Tengah Semester (PTS).

"Kondisi di lapangan sangat beragam sehingga masalah yang muncul pasti berbeda antara satu sekolah dengan lainnya. Namun kebanyakan berhubungan dengan problem infrastruktur, sehingga perlu adanya dukungan dari seluruh stakeholder di dunia pendidikan," pungkas Rizky.