Pakar Pendidikan Taman Siswa Usul Tahun Ajaran Baru Diundur Januari 2021, Ini Alasannya

KOMPAS.com - Pandemi Covid-19 hingga kini belum berakhir. Setiap hari, di Indonesia masih ada penambahan kasus yang terjangkit virus corona.

Tak heran jika virus ini merubah tatanan dunia karena berdampak disegala sektor. Tak terkecuali disektor pendidikan.

Meski sudah diterapkan belajar dari rumah, namun tahun ajaran 2019/2020 segera berakhir. Bahkan sudah akan memasuki tahun ajaran baru 2020/2021.

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah menegaskan bahwa tahun ajaran baru 2020/2021 tetap dimulai pada 13 Juli 2020.

Hal itu disampaikan Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah Kemendikbud, Hamid Muhammad dalam telekonferensi di Jakarta, Kamis (28/5/2020).

Tentu semua karena mempertimbangkan banyak hal, salah satunya adanya sinkronisasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) serta SNMPTN dan SBMPTN.

Selain itu menurut Hamid, tahun ajaran baru tanggal 13 Juli 2020 bukan berarti siswa belajar di sekolah. Namun keputusan belajar di sekolah terus dikaji berdasarkan rekomendasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

Usulan pakar pendidikan taman siswa

Hanya saja, melihat kasus positif virus corona di Indonesia masih tinggi, pakar pendidikan yang juga salah satu pengurus Persatuan Keluarga Besar Taman Siswa (PKBTS) di Yogyakarta, Ki Darmaningtyas memberikan usulan.

Yakni tahun ajaran baru 2020/2021 diundur hingga Januari 2021. Tentu hal itu karena melihat situasi dan kondisi pandemi Covid-19 saat ini.

"Kita semua belum dapat memprediksi kapan pandemi Covid-19 akan berakhir mengingat jumlahnya korban terus bertambah," ujarnya dalam rilis yang diterima Kompas.com, Jumat (29/5/2020).

Menurut dia, saat ini masyarakat masih dihadapkan pada perjuangan melawan Covid-19, khususnya memikirkan kebutuhan Sembako. Tapi jika tahun ajaran baru dimulai 13 Juli, maka masyarakat juga harus memikirkan pencarian sekolah baru/membayar kebutuhan sekolah anaknya.

Di sisi lain, banyak orang tua yang mengalami PHK atau usahanya tutup dan berdampak pada psikologis mereka. Tentu, kondisi itu juga berpengaruh pula pada psikologis anak.

Karenanya, sekarang yang dibutuhkan ialah waktu yang cukup untuk memulihkan kerapuhan ekonomi dan psikologi orang tua maupun anak.

Biaya sekolah itu banyak

Ki Darmaningtyas menekankan, meski sekolah negeri tidak bayar SPP maupun masuk PTN bisa gratis dengan KIP Kuliah, tetapi untuk kebutuhan lain-lain di sekolah juga butuh biaya besar.

"Perlu diingat bahwa SPP itu hanya 25 persen saja dari total kebutuhan bersekolah. Yang 75 persen justru kebutuhan yang tidak bisa ditunda, seperti pembelian buku pelajaran, buku tulis, seragam, sepatu, tas, uang transpot, uang jajan, dan iuran lainnya," terangnya.

Tak hanya itu saja, banyak anak-anak orang yang tidak mampu justru masuk ke SMP/PT swasta yang harus bayar sendiri.

Demikian pula 75 persen SMK itu adalah swasta dan dimasuki oleh anak-anak dari golongan tidak mampu. Bila mereka dipaksa bersekolah bulan Juli 2020, boleh jadi mereka memilih tidak menyekolahkan anaknya.

Sekolah tetap menyelenggarakan pendidikan daring

Menurut Ki Darmaningtyas, memundurkan tahun ajaran baru menjadi Januari, tidak berarti sekolah libur selama satu semester.

Tapi sekolah tetap menyelenggarakan pendidikan daring untuk mereka yang akan naik ke Kelas II-VI SD, Kelas II-III SMP/MTs/SMA/SMK/MA, sehingga guru tetap melaksanakan tugas mengajar secara daring dan berhak memperoleh tunjangan profesi.

Namun untuk penerimaan siswa baru dilakukan penundaan sampai Januari 2021. Hal itu bisa mengacu adanya perpanjangan satu semester seperti pada masa sekolah tahun 1978.

"Bedanya, perpanjangan saat itu hanya alasan teknis saja, menyesuaikan kalender pendidikan di sejumlah negara, sedangkan alasan perpanjangan sekarang karena pandemik, sehingga tidak relevan bicara kerugian," katanya.

Sisi positif memundurkan tahun ajaran baru

1. Tidak menambah beban masyarakat (ekonomi dan psikologis) terutama bagi kelas menengah ke bawah.

2. Dilihat dari aspek pedagogik, dalam kondisi yang tidak menentu seperti sekarang, orang tua akan lebih tenang bila anak-anak bersama mereka setiap saat.

3. Hak anak untuk mendapat pendidikan tetap bisa dijalankan dengan prioritas hak mendapat perlindungan kesehatan di dalam rumah.

4. Realokasi APBN (untuk pendidikan) sebagian dapat dipakai untuk memberikan subsidi sekolah swasta atau mendukung penanangan Covid 19, di tengah pemasukan pajak yang minus.

5. Adanya konsistensi antara tahun anggaran dengan tahun ajaran juga akan mempermudah perencanaan keuangan negara setiap tahunnya.

6. Mengurangi kesenjangan mutu pendidikan yang muncul selama pembelajaran dilakukan di rumah.