Sementara itu Dosen FEB UIN Syarief Hidayatullah sekaligus Peneliti Isu Korupsi dan Good Governance Zuhairan Yunmi Yunan menilai, tidak ada gerakan separatisme di Papua.
Separatisme, menurut Yunmi, justru kurang tepat dilabelkan kepada Papua. Sebab, mayoritas korban konflik atau kericuhan di sana adalah masyarakat sipil.
"Apa yang direspon terhadap Papua, yaitu keterkaitan konflik di papua dengan terorisme, merupakan pembelokan atas isu Papua, yaitu pelanggaran HAM atas prinsip kebebasan, yaitu kebebasan dari diskirminasi dan bebas dari kekerasan," kata Yumni dalam Kolaborasi Cek Fakta di Jakarta pada Selasa (12/12/2023).
Pernyataan Yumni turut didukung dengan Laporan Tahunan Komnas HAM tahun 2022. Dalam laporan itu, masyarakat Papua dilarang untuk berekspresi di muka umum.
Salah satunya ketika masyarakat Papua memperingati Hari HAM Sedunia pada 10 Desember 2023.
Dikutip dari Jubi.id, aksi damai yang dilakukan mahasiswa di Kabupaten Manokwari, Papua Barat, dibubarkan aparat kepolisian.
“Kebebasan berekspresi di Papua selalu dibatasi dan dibungkam oleh aparat kepolisian. Itu merupakan ancaman serius terhadap demokrasi dan bahkan bisa dibilang Papua tengah mengalami darurat demokrasi,” ujar Direktur Eksekutif Papuan Observatory for Human Rights (POHR), Thomas Ch Syufi, Selasa (12/12/2023).
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.