KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengatakan, orang-orang yang mengkritik pemerintah justru dihadapkan dengan kekerasan.
Hal tersebut disampaikan Anies dalam debat perdana calon presiden pada Pemilu 2024 di Gedung KPU, Jakarta, Selasa (12/12/2023).
"Ribuan anak bangsa yang mengkritik pemerintah mereka justru dihadapi dengan kekerasan," kata Anies.
Menurut Freedom House, kebebasan berpendapat masyarakat sipil Indonesia pada 2023 mendapatkan skor 28/60. Skor tersebut membuat Indonesia termasuk dalam negara yang tidak sepenuhnya bebas untuk berpendapat.
Sementara itu, Dosen Fakultas Hukum Unika Atma Jaya Asmin Fransiska mengatakan, kebebasan berekspresi dan berbicara memang mengalami tantangan sebagai bagian dari hak asasi.
Komnas HAM mencatat bahwa selama tahun 2020–2021 terdapat 44 kasus terkait kebebasan berpendapat dan berekspresi.
Angka tersebut berasal dari 29 kasus pengaduan masyarakat dan 15 kasus dari pemantauan media yang dilakukan Tim Pemantau Situasi Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat.
Dalam konteks ruang, dari 44 kasus, setidaknya terjadi satu pelanggaran kebebasan berpendapat dan berekspresi di ruang digital.
Pelanggaran juga terjadi pada karya jurnalistik (19 persen), opini publik (17 persen), diskusi ilmiah (10 persen), dan kesaksian di pengadilan (2 persen).
Dikutip dari laman Amnesty International Indonesia, kekerasan polisi dalam penanganan aksi unjuk rasa menolak omnibus law pada 2020 menjadi sorotan.
Laporan dari lembaga bantuan hukum (LBH) di beberapa kota setidaknya menunjukkan hasil sebagai berikut:
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.View this post on Instagram