[HOAKS] Tolak Renovasi JIS, Warga Jakarta Segel Kantor Erick Thohir

hoaks!

Berdasarkan verifikasi Kompas.com sejauh ini, informasi ini tidak benar.

KOMPAS.com - Sebuah unggahan di media sosial mengeklaim, kantor Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Erick Thohir disegel warga Jakarta.

Dalam unggahan disebutkan, penyegelan dilakukan karena warga menolak renovasi Jakarta International Stadium (JIS).

Setelah ditelusuri, narasi tersebut tidak benar atau hoaks.

Adapun rencana renovasi JIS menjadi sorotan sebab stadion yang dibangun pada masa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan itu dianggap belum memenuhi standar FIFA.

Wacana soal renovasi muncul setelah Erick Thohir dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meninjau JIS.

Stadion itu menjadi salah satu opsi arena pertandingan Piala Dunia U-17 pada 10 November hingga 2 Desember 2023.

Narasi yang beredar

Narasi soal kantor Erick Thohir disegel warga Jakarta yang menolak renovasi JIS muncul di Facebook, salah satunya dibagikan oleh akun ini.

Akun tersebut membagikan sebuah video berdurasi 7 menit 20 detik pada 17 Juli 2023 dengan judul:

Geger!! K4nt0r 3rick Dis€G€L R4kyat J-kt Ger?M T0l?K Ren0vasi Jis.

Kemudian, dalam thumbnail video terdapat gambar gedung yang dipasangi spanduk bertuliskan "GEDUNG INI DISEGEL RAKYAT". Gambar tersebut diberi keterangan demikian:

KANTOR ERICK T DISEGEL

TOLAK RENOVASI JIS, RAKYAT JKT GERAM HINGGA NEKAT LAKUKAN INI

Akun Facebook Tangkapan layar Facebook narasi yang menyebut kantor Erick Thohir disegel warga Jakarta yang menolak renovasi JIS

Penelusuran Kompas.com

Tim Cek Fakta Kompas.com menelusuri gambar thumbnail video yang memperlihatkan sebuah gedung dipasangi spanduk bertuliskan "GEDUNG INI DISEGEL RAKYAT".

Hasilnya, gambar tersebut identik dengan foto di lama Jatim Pos ini. Gedung tersebut bukan kantor Erick Thohir, melainkan gedung DPRD Lamongan.

Foto tersebut diambil pada 2020 ketika mahasiswa menyegel gedung DPRD Lamongan sebagai bentuk penolakan terhadap Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2020-2040 yang dianggap cacat hukum dan merugikan masyarakat.