6 Tahun Kasus Penyerangan Novel Baswedan serta Pengungkapannya yang Lambat Halaman 2

Kompas.com - 11/04/2023, 17:45 WIB

Rosy Dewi Arianti Saptoyo,

Bayu Galih

Tim Redaksi

Rosy Dewi Arianti Saptoyo

Penulis

Bayu Galih

Editor

Lihat Foto

Seorang mahasiswa menirukan Novel Baswedan saat demo Hari Anti Korupsi dan HAM di seberang Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (10/12/2019). Mereka mendesak Presiden mengeluarkan Perppu untuk membatalkan UU KPK No. 19 tahun 2019, menuntaskan kasus Novel Baswedan, dan menindak tegas pelaku tindakan represif yang dilakukan oleh aparat.(KOMPAS.com/M LUKMAN PABRIYANTO)

Novel Baswedan saat menjadi penyidik KPK. Dia menjawab pertanyaan wartawan saat peluncuran Jam Waktu Novel di gedung KPK, Selasa (11/12/2018). Menyambut Hari HAM Internasional, Wadah Pegawai KPK meluncurkan Jam Waktu Novel sebagai pengingat bagi penegak hukum untuk membongkar kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK itu. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/ama.

Pengunjuk rasa yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi menggelar aksi di kawasan Mabes Polri, Jakarta, Senin (15/7/2019). Dalam aksi tersebut mereka menyampaikan bahwa kinerja Tim Satgas kasus penyerangan terhadap Novel Baswedan tidak menunjukkan perkembangan yang signifikan, cenderung hanya melakukan tindakan yang bersifat formalitas dan tidak transparan. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/wsj.

Ketua Komnas HAM RI Ahmad Taufan Damanik menilai bahwa kasus penyiraman air keras ini terorganisir, dengan adanya pembagian peran. Peran itu, menurut dia, mulai dari pemantau, pengintai, sampai eksekutor.

"Tindakan penyiraman ini bukan personal, karena waktu itu sempat dibangun opini bahwa mungkin berhubungan dengan permasalahan pribadi Saudara Novel, tetapi ada kaitan yang erat dengan pekerjaan Saudara Novel sebagai penyidik KPK," kata Taufan dikutip dari situs Komnas HAM.

Komnas HAM membentuk Tim Pemantauan Proses Hukum kasus Novel Baswedan yang mulai bekerja pada awal Maret 2018.

Tim itu baru merilis laporannya pada 21 Desember 2018.

Dalam laporan itu, Komnas HAM meminta Kapolri membentuk tim gabungan pencari fakta (TGPF).

Laporan TGPF

Butuh waktu lama pula untuk menunggu hasil penyelidikan TGPF.

Kasus Novel berlangsung selama dua masa jabatan Kapolri, yakni di masa kepemimpinan Jenderal (Pol) Tito Karnavian dan Jenderal (Pol) Idham Azis.

Dilansir Kompas.com, 18 Juli 2019, berikut sejumlah temuan TGPF atas kasus Novel Baswedan:

Adanya kejanggalan sebelum kejadian, ditandai dengan kehadiran orang tak dikenal di rumah Novel pada 5 dan 10 April 2017.
Zat kimia yang digunakan untuk menyiram wajah Novel Baswedan yakni asam sulfat (H2SO4).
TGPF menyatakan bahwa penyerangan itu dilakukan dengan maksud untuk membuat Novel menderita, bukan membunuhnya.
Penyerangan itu diduga merupakan serangan balik atas pengusutan enam kasus high profile yang ditangani Novel. Sehingga, TGPF merekomendasikan Kapolri untuk melakukan pendalaman terhadap kasus korupsi yang ditangani Novel.
Polri membentuk tim teknis lapangan yang dipimpin Kapolri Jenderal (Pol) Idham Azis.

Pelaku penyerangan ditangkap

Terdapat dua tersangka pelaku penyiraman air keras, yakni Rahmat Kadir dan Rony Bugis.

Penetapan tersangka baru dilakukan pada Desember 2019, tetapi rekonstruksi kasusnya baru dilakukan pada 7 Februari 2020.

Dikutip dari Kompas.com, 16 Juli 2020, Rahmad Kadir divonis dua tahun penjara, sementara Rony Bugis 1 tahun 6 bulan penjara.

Keduanya terbukti bersalah karena melanggar Pasal 353 Ayat (2) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, subsider Pasal 351 Ayat (2) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Vonis yang dijatuhkan lebih tinggi dari tuntutan jaksa penuntut umum, yakni satu tahun penjara.