KOMPAS.com - Konspirasi yang bermunculan di media sosial soal vaksin Covid-19 tak kunjung usai. Belakangan, ditemukan narasi mengenai kamp khusus bagi orang yang belum mendapat vaksin.
Akun Facebook ini, pada Kamis (15/12/2022), menulis mengenai pasukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang ditugaskan untuk memaksa orang yang belum di vaksin di Inggris untuk dibawa ke kamp.
"Jadi saya belajar hari ini bahwa semua imigran laki-laki yang datang ke Inggris adalah tentara PBB yang ditugaskan dalam aksi rahasia resmi di Perancis yang datang dari Irak dan Afganistan, untuk datang dan menyergap semua orang yang belum divaksin di Inggris, membawa mereka ke kamp untuk diforsir," tulisnya, dalam terjemahan bahasa Indonesia.
Bahkan ia mengaitkan pasukan Inggris yang berada di Ukraina, dengan agenda PBB untuk mendobrak kerajaan Inggris.
Narasi itu tidak menyertakan bukti apa pun atas klaimnya. Namun, perbincangan soal kamp untuk orang yang belum divaksin menarik untuk dibahas.
Personel militer PBB merupakan gabungan dari tentara nasional berasal lebih dari 120 negara. Pasukan ini kerap disebut sebagai penjaga kedamaian atau Peace Keeper.
Dilansir dari laman PBB, tugas dari personil militer PBB, antara lain untuk melindungi warga, memantau perbatasan yang diperebutkan, mengobservasi proses perdamaian di area pascakonflik, menyediakan keamanan di wilayah konflik, dan sebagainya.
Tindakan yang diambil oleh pasukan ini didasarkan pada hak asasi manusia.
Dilansir dari Full Fact, Selasa (10/1/2023), tindakan untuk membawa paksa orang yang belum divaksin ke kamp bukan jenis tindakan yang akan dilakukan oleh pasukan PBB.
Kepala Hak Asasi Manusia PBB, Michelle Bahcelet pernah menyinggung mengenai kewajiban vaksinasi. Dia menolak adanya pemaksaan terhadap vaksin kepada masyarakat.
“Dalam situasi apa pun orang tidak boleh divaksin secara paksa," ujar Michelle, dikutip dari situs PBB, 8 Desember 2021.
Keberadaan kamp untuk orang yang belum divaksin di Inggris tidak memungkinkan. Pasalnya, aturan hukum di Inggris tidak mewajibkan warganya untuk mendapat vaksin Covid-19.
Dikutip dari Institute for Government, secara umum politisi di Inggris menolak skema mandat vaksin, yang mewajibkan setiap warga negara mendapat vaksin.
Ada pertimbangan soal kebebasan, serta fakta bahwa tingkat vaksinasi di Inggris sudah cukup tinggi.
Vaksin tetap dianjurkan, tetapi ada pengecualian bagi mereka yang memiliki kondisi medis tertentu.