Disinformasi, Kamp untuk Orang yang Belum Divaksinasi

KOMPAS.com - Konspirasi yang bermunculan di media sosial soal vaksin Covid-19 tak kunjung usai. Belakangan, ditemukan narasi mengenai kamp khusus bagi orang yang belum mendapat vaksin.

Akun Facebook ini, pada Kamis (15/12/2022), menulis mengenai pasukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang ditugaskan untuk memaksa orang yang belum di vaksin di Inggris untuk dibawa ke kamp.

"Jadi saya belajar hari ini bahwa semua imigran laki-laki yang datang ke Inggris adalah tentara PBB yang ditugaskan dalam aksi rahasia resmi di Perancis yang datang dari Irak dan Afganistan, untuk datang dan menyergap semua orang yang belum divaksin di Inggris, membawa mereka ke kamp untuk diforsir," tulisnya, dalam terjemahan bahasa Indonesia.

Bahkan ia mengaitkan pasukan Inggris yang berada di Ukraina, dengan agenda PBB untuk mendobrak kerajaan Inggris.

Narasi itu tidak menyertakan bukti apa pun atas klaimnya. Namun, perbincangan soal kamp untuk orang yang belum divaksin menarik untuk dibahas.

Pasukan PBB dan pendapat PBB soal vaksin

Personel militer PBB merupakan gabungan dari tentara nasional berasal lebih dari 120 negara. Pasukan ini kerap disebut sebagai penjaga kedamaian atau Peace Keeper.

Dilansir dari laman PBB, tugas dari personil militer PBB, antara lain untuk melindungi warga, memantau perbatasan yang diperebutkan, mengobservasi proses perdamaian di area pascakonflik, menyediakan keamanan di wilayah konflik, dan sebagainya.

Tindakan yang diambil oleh pasukan ini didasarkan pada hak asasi manusia.

Dilansir dari Full Fact, Selasa (10/1/2023), tindakan untuk membawa paksa orang yang belum divaksin ke kamp bukan jenis tindakan yang akan dilakukan oleh pasukan PBB.

Kepala Hak Asasi Manusia PBB, Michelle Bahcelet pernah menyinggung mengenai kewajiban vaksinasi. Dia menolak adanya pemaksaan terhadap vaksin kepada masyarakat.

“Dalam situasi apa pun orang tidak boleh divaksin secara paksa," ujar Michelle, dikutip dari situs PBB, 8 Desember 2021.

Aturan vaksin di Inggris

Keberadaan kamp untuk orang yang belum divaksin di Inggris tidak memungkinkan. Pasalnya, aturan hukum di Inggris tidak mewajibkan warganya untuk mendapat vaksin Covid-19.

Dikutip dari Institute for Government, secara umum politisi di Inggris menolak skema mandat vaksin, yang mewajibkan setiap warga negara mendapat vaksin.

Ada pertimbangan soal kebebasan, serta fakta bahwa tingkat vaksinasi di Inggris sudah cukup tinggi.

Vaksin tetap dianjurkan, tetapi ada pengecualian bagi mereka yang memiliki kondisi medis tertentu.

Bahkan, pada 31 Januari 2022, parlemen setuju untuk mencabut aturan wajib vaksin dosis pertama bagi pekerja medis.

Berkat situasi pandemi yang semakin membaik, pada 15 Maret 2022, Inggris juga telah mencabut aturan soal perombakan penempatan kerja di garis depan untuk orang yang belum divaksin.

Sederhananya, secara domestik aturan wajib vaksin di Inggris sudah lebih dilonggarkan.

Sehingga dapat dikatakan, keberadaan kamp untuk memaksa orang yang belum divaksin merupakan tindakan bertentangan. Secara logis, tindakan itu tidak efektif dan tidak diperlukan.

Isu soal kamp

Perbincangan soal kamp untuk orang yang belum divaksin telah muncul sejak 2021.

Contohnya, seperti yang ditulis Politifact, 13 Desember 2021, soal pernyataan senator Amerika Serikat (AS) Ron Johnson soal kamp internir.

Kamp yang dia maksud bukanlah kamp militer seperti yang dikenal dalam sejarah kelam perang dunia.

Maksud Johnson adalah lokasi karantina Covid-19, seperti di Australia saat itu yang mewajibkan pelaku perjalanan internasional untuk mengisolasi diri selama 14 hari.

Tindakan tersebut dilakukan untuk menghindari risiko penyebaran virus dari pelaku perjalanan internasional.

Penggunaan istilah yang keliru itu, memicu misinformasi dan disinformasi di media sosial.

Sebaran disinformasi lainnya juga ditemukan oleh AAP, 17 September 2021.

Beredar narasi di Facebook yang menyebut bahwa warga Australia yang belum mendapat dosis lengkap vaksin Covid-19 akan dimasukkan ke kamp isolasi.

Departemen Kesehatan Australia telah membantah narasi mengenai adanya kamp isolasi tersebut.